BPIH Sisa Kuota Diharap Lunas Awal Oktober
Sabtu, September 18, 2010
PKOL-.Calon jamaah haji (calhaj) reguler dari sisa kuota yang ada diharapkan telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada awal Oktober. "Kami harap nanti tercapai agar bisa mengejar pengurusan visa," kata Sekretaris Ditjen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Abdul Ghafur Djawahir, kepada Republika, Kamis (16/9).
Sebelumnya, hingga tahap pelunasan tahap kedua yang berakhir pada 6 September lalu, masih ada 3.322 calhaj yang belum melunasi BPIH mereka. Namun, dari jumlah sisa kuota, tak seluruhnya dialokasikan untuk calhaj. Hanya sekitar 2.618 kursi, sedangkan 704 lainnya untuk petugas.
Abdul Ghafur mengatakan, sisa kuota akan dibagikan ke seluruh provinsi. Namun, hingga saat ini, belum bisa dibagikan. Saat ini, Kementerian Agama sedang merancang matriks untuk pembagian itu. Sudah ada drafnya dan menunggu Menteri Agama Suryadharma Ali yang sedang berada di London, Inggris.
Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama, Zainal Abidin Supi, mengatakan, setelah kuota diserahkan ke provinsi, kebijakan pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah setempat." Opsi ini belum final masih menunggu keputusan menteri agama dan dalam waktu dekat akan bisa diketahui."
Selain opsi di atas, ada usulan dari total sisa kuota haji reguler yang didistribusikan ke provinsi sebanyak 1.000 kursi dan 1.618 lainnya digunakan untuk mengakomodasi permintaan kuota yang diajukan sejumlah pihak kepada pemerintah. Di antaranya, kata dia, DPR, instansi pemerintah ataupun swasta, dan perorangan seperti tokoh agama.
Supi mengakui opsi ini menimbulkan kerawanan karena akan menuai protes dari berbagai pihak. Namun demikian, ia menegaskan pengelolaan sisa kuota nasional reguler akan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2010. Kuota diprioritaskan untuk calhaj dengan sejumlah kriteria.
Kriteria tersebut ialah sudah mendapatkan nomor porsi, berusia 60 tahun ke atas, menjadi mahram, dan mendampingi orang tua atau orang yang uzur dari segi kesehatan. "Daerah yang memiliki daftar antrean panjang akan mendapatkan porsi kuota lebih banyak," kata Supi.
Secara terpisah, Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin, meminta pemerintah konsisten dan berkomitmen memaksimalkan penggunaan sisa kuota haji reguler. Sebab, pengelolaan sisa kuota tersebut mempertaruhkan kredibilitas Indonesia di hadapan pemerintah Arab Saudi. //SUMBER :Republika
