DPR Dukung Subsidi Dana Pelatihan TKI Rp 1 Trilyun

Jakarta,PELITAKARAWANG.COM-.Mayoritas anggota Komisi IX DPR RI mendukung usulan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, agar pemerintah menyediakan dana pelatihan bagi peningkatan kompetensi TKI sebesar Rp1 trilyun. Jika pemerintah menyetujui usulan subsisi anggaran pelatihan itu , pengelolaannya dijamin tidak akan bermasalah karena dalam hal pengelolaan keuangan, selama 3 kali berturut-turut BNP2TKI telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Usulan dana subsidi pelatihan TKI itu awalnya disampaikan oleh Kepala BNP2TKI pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI terkait Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) BNP2TKI 2012, di Senayan Jakarta, Rabu (8/7). RDP dipimpin oleh Wakil Komisi IX, Djafar Saleh, dan dihadiri 27 anggota Komisi IX. Sementara dari BNP2TKI, selain Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, juga hadir Sekretaris Utama (Sestama) Edy Sudibyo, Deputi Perlindungan Lisna Y Poeloengan, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, serta pejabat eselon 2 dan 3 lainnya.

Menurut Jumhur, para TKI yang bekerja di luar negeri selama ini telah memberikan konstribusi dalam bentuk remitansi yang mencapai Rp100 trilyun per tahunnya. Remitansi ini telah menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan aktifitas ekonomi di pedesaan-pedesaan di seluruh tanah air. "Hemat saya, amat layak jika negara memberikan anggaran pelatihan TKI sebesar 1 trilyun atau 1 persen dari konstribusi TKI kepada negara," ucap Jumhur.

Presiden, kata Jumhur, pada beberapa kesempatan menegaskan perlunya subsidi bagi pelatihan TKI.

"Tujuan peningkatan anggaran diarahkan pada upaya pencapaian peningkatan 40 persen penempatan TKI formal," terang Jumhur.

Jumhur menambahkan, dari Rp200 trilyun dana pendidikan yang disediakan pemerintah, Rp 60 trilyun dikelola oleh Kemendiknas, sisanya,alokasi dana itu tersebar di dinas-dinas. "Jadi, sangat wajar jika negara menyediakan anggaran Rp1 trilyun bagi peningkatan pelatihan TKI," tegasnya.

Menjawab harapan Kepala BNP2TKI, mayoritas anggota Komisi IX mendukung adanya subsidi anggaran peningkatan pelatihan bagi peningkatan kompetensi TKI sebesar Rp 1 trilyun. Anggota Komisi IX DPR, Arif Winardi, menegaskan Komisi IX mendukung sepenuhnya kebutuhan BNP2TKI akan adanya subsidi pelatihan TKI. Apalagi selama ini, dana itu memang tidak pernah dibeikan oleh negara.

“Saya yakin, Rp 1-2 trilyun dana itu kita akan perjuangan asalkan didukung oleh data yang konkrit,” tegas Arif seraya menambahkan kalau tidak diberi pemerintah ia tidak akan ragu untuk menggalang demo ke Menkeu.

Sementara Rizqi Sadik, anggota Komisi IX dari dari Fraksi Partai Amanat Nasional menambahkan, selama ini Komisi IX selalu mendukung peningkatan anggaran yang diajukan BNP2TKI. Sayangnya, usulan DPR memang selalu kandas di Bappenas dan Kementrian Keuangan. Karena itu, Rizqi menegaskan Komisi IX akan all out (habis-habisan) memperjuangkan adanya subsidi dana pelatihan. "Sudah saatnya poliltik anggaran pemerintah berpihak kepada TKI. Jadi, jika pemerintah abai memberikan subsidi dana pelatihan ini, pemerintah bisa dianggap tidak berpihak kepada pahlawan devisa," tegasnya. (Zulfikri/Toha).