Pelabuhan Cilamaya Dicoret dari Daftar Proyek 100 Hari Terakhir SBY
Sabtu, Agustus 23, 2014
Jakarta -PeKa-.Hingga kini rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat masih menggantung. Pelabuhan yang disiapkan sebagai penopang Tanjung Priok mendapat protes dari PT Pertamina (Persero).
Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan proyek tersebut akhirnya diserahkan kepada pemerintah baru. Walaupun sebelumnya masuk dalam program 100 hari terakhir pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena ada protes dari Pertamina, maka Pak Chairul Tanjung (Menko Perekonomian) minta diserahkan saja kepada pemerintahan baru," ujar Dedy di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Rencananya akan dibangun pelabuhan baru untuk menopang aktivitas industri di wilayah Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Alasannya kapasitas pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak cukup.
"Pembangunan pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi bottleneck (sumbatan) arus barang ke Tanjung Priok di masa yang akan datang," sebutnya.
Ia menyebutkan, pihak Pertamina (PHE ONWJ) prinsipnya setuju. Namun sangat berkepentingan pada beberapa hal. Terutama pembangunan Cilamaya yang mampu mengganggu operasi dari kegiatan produksi migas.
"Itu yang akhirnya menjadi pembahasan dengan Pertamina," kata Dedy.
Ada dua konsekuensi yang harus dipikul pemerintah dalam proyek ini terhadap Pertamina. Pertama adalah ganti rugi konstruksi dan perlindungan pipa, nilainya mencapai Rp 2 triliun.
"Tadinya boleh dibangun asal ada konsekuensi yang harus dibayar Rp 2 triliun untuk ganti rugi konstruksi dan perlindungan pipa," terangnya.
Kedua adalah ganti rugi sebesar Rp 100 triliun akibat penghentian produksi minyak saat pembangunan pelabuhan. Dalam hitungannya, angka tersebut menyesuaikan dengan pembangunan selama 25 tahun.
"Ganti rugi Rp 100 triliun itu sudah pertimbangkan produksi dan semuanya," kata Dedy.#detik.
