Warga Tiga Desa Karawang Bakal Temui Calon Kapolri

Tanah 350 di tiga desa yakni Desa Margakarya, Wanasari, dan Wanakerta yang pada tahun lalu dieksekusi pihak pengadilan dengan pengamanan luar biasa dari aparat kepolisian dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan. 

"Seharusnya ribuan aparat tersebut hanya bisa diturunkan atas intruksi presiden atau kapolri. Sedangkan ini untuk kepentingan APL saja," ujar pengacara warga tiga desa, Jhonson Panjaitan, kepada awak media saat acara buka bersama dengan para ahli waris.

Oleh karenanya, kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Komjen Tito dan menjelaskan duduk perkaranya. 

"Kami akan jelaskan posisi kami dalam kasus ini. Kami akan jelaskan ketidakadilan yang terjadi," tandasnya.

Selain itu, ia juga ingin meluruskan informasi yang simpang siur dalam perkara sengketa tersebut. 

"Kami tidak ingin ada informasi yang salah yang disampaikan para bawahannya," ucapnya.

Terlebih, Jhonson, ia dan Komjen Tito pernah beberapa kali berhadapan dalam kasus sengketa, misalnya di Poso. 

"Di Karawang ini bisa jadi keempat kalinya," ucapnya.

Ia mengaku yakin  pihaknya akan kembali menguasai tanah milik warga tiga desa tersebut, yang turut dieksekusi. Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya bersama masyarakat berencana bercocok tanam di lahan tersebut.

"Kalau tidak diganti rugi dengan harga yang layak, kita pasti akan kuasai lagi tanah tersebut. Kita akan sertifikatkan, agar tidak ada keraguan dari pihak lain, termasuk pemerintah," terangnya.

Jhonson juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan pihak Triatma, pimpinan APL. Hanya saja, hasilnya mengecewakan. 

"Utusannya malah bertanya emang disana ada petani? Saya marah, masa segini banyaknya tidak anggap," tandasnya.

Ia menilai hal tersebut terjadi lantaran adanya informasi yang salah sengaja digaungkan sejumlah pihak. 

"Ini bawahan-bawahannya salah memberikan info. Makanya saya ingin ketemu dengan Triatmanya langsung," katanya.#ds