Kedepan Birokrasi di Jabar Harus Terdigitalisasi Semua !
Minggu, Juni 23, 2019
PELITAKARAWANG.COM-.Pemdaprov Jabar terus ‘ngabret’ menuju provinsi digital.Seluruh urusan birokrasi warga setempat akan dibuat digital,sehingga pengawasan dari hulu ke hilir dapat lebih mudah karena transparan.Dengan begitu potensi korupsi di lingkungan birokrasi dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan.Demikian disampaikan Gubernur Ridwan Kamil (RK) saat menghadiri rapat Koordinasi Terkait Implementasi Integrasi Pajak Pusat dan Daerah,di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung.
"Rapat hari ini dengan KPK, staf kepresidenan, perwakilan keuangan dan dirjen pajak. Karena ada arahan dari Presiden untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi khususnya di bidang penerimaan pajak," kata RK,(23/06).
Menurut RK,ada tiga manfaat teknologi digital di ranah birokrasi.Pertama fungsi kontrol,seperti e-budgeting. Kedua menjadi alat observasi sebagai pendukung ketika akan mengambil keputusan.Ketiga,menjamin koneksi antara pemerintah dan warga, sehingga demokrasi partisipatif melalui komunikasi digital dapat berlangsung.
Teknologi, lanjut RK,memungkinkan database diakses dengan cepat dan mudah, sehingga dapat mencegah korupsi.
Maka digitaliasi harus bisa menyentuh semua lini. DaN RK bertekad untuk terus mereformasi birokrasi di Jabar.
"Kami berikan hal yang paling mahal dari kami yaitu political will.Saya sangat komit melakukan reformasi," tegasnya.
Sementara upaya pencegahan korupsi sendiri, merupakan amanat dari Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.Perpres yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo menjadi amunisi baru upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut RK, Perpres menjadi alat yang lengkap untuk memonitoring tata kelola pemerintahan di bidang pencegahan korupsi,baik di kementerian,lembaga, termasuk pemerintah daerah. (yt).
