Sartono berharap Pertamina segera menjelaskan isu yang beredar di masyarakat terkait rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Karena sejatinya, saat ini kedua jenis BBM tersebut yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

“Pemerintah dan tentunya Pertamina harus segera menjelaskan ke masyarakat tentang kebenaran isu tersebut, agar masyarakat tidak menjadi resah. Pasalnya selama ini kedua BBM tersebut harganya yang memang terjangkau di masyarakat,” ungkap Sartono ,Selasa (23/6/2020). Jika isu tersebut benar, artinya memang ada rencana dari Pertamina untuk menghapus dua jenis BBM tersebut.

Pihaknya merasa prihatin, pasalnya sat ini pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat luas pada semua bidang kehidupan, termasuk dampak ekonomi dan sosial. Angka pengangguran pun bertambah karena banyaknya perusahaan yang merumahkan dan memutuskan hubungan kerja para karyawannya. Kondisi tersebut akan bertambah sulit jika kemudian kedua BBM dengan harga terjangkau tersebut dihapuskan.

“Sebelum mengambil keputusan, saya berharap Pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut, serta tidak lupa untuk membuat membuat kajian yang mendalam, menyeluruh atau yang komprehensif, terhadap alasan diambil kebijakan tersebut, serta dampak negatifnya di masyarakat. Terlebih lagi di tengah kondisi yang serba sulit ini, tentu negara harus hadir meringankan beban masyarakat, bukan malah menambah beban rakyat,” tambah politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Tidak hanya itu, Sartono juga berharap agar Pertamina jujur dan terbuka dengan kondisi yang terjadi di BUMN tersebut, yang menyebabkan timbulnya wacana akan menghapuskan kedua jenis BBM itu. Pasalnya, ia sempat mendengar bahwa hal itu sebagai dampak dari Program Pemerintah BBM satu harga, dimana Pertamina terpaksa mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi biaya program tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto. Ia meminta jika memang tidak ada rencana menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium, harusnya Pertamina segera mengklarifikasi isu itu ketika baru muncul. Secara resmi Pertamina harus membuat surat edaran yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat.

Jangan sampai isu tidak benar itu merebak di masyarakat Pertamina baru menyampaikan pernyataan sikap. Hal tersebut bisa membuat masyarakat berpikir Pertamina memang ada rencana menghapus keduanya. "BBM itu isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan," ujar Mulyanto.

Ia meminta Pertamina lebih aktif menyosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium. Jika memang dalam waktu tertentu Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan, sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana kerja tersebut sebaiknya disampaikan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Dengan demikian rakyat jadi tahu setiap kebijakan yang akan diterapkan. "Jangan seperti sekarang yang terkesan mau mengakal-akali kebijakan. Dilontarkan dulu sebuah isu untuk melihat reaksi masyarakat. Jika terjadi penolakan maka akan ditarik dan bersikap seolah-olah isu tersebut tidak benar,” tegasnya.**ayu/es