Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung angka kasus Covid-19 atau virus corona di dunia. Dari informasi yang diterimanya, kasus Covid-19 secara global sudah mencapai 15,8 juta. Kemudian, angka kematian mencapai 640 ribu, di Amerika Serikat 4,2 juta, Brasil 2,3 juta, India 1,4 juta.
"Oleh sebab itu, hati-hati betul jangan sampai aura krisis itu hilang, semangat menangani krisis hilang atau turun. Oleh sebab itu, saya tekankan perlu perhatian dari komite," ujar Jokowi saat memberikan Arahan Presiden Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, Senin (27/7/2020).
Dalam arahannya yang pertama, Jokowi menekankan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang, antara gas dan remnya. Dan, penanganan kesehatan harus menjadi prioritas, dan tidak boleh kendur sedikit pun.
"Aura krisis ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa dignakan secara efektif. Jadi, saya tekankan tak ada pembubaran Satgas Covid-19 baik di pusat maupun daerah semuanya harus bekerja keras. Komite adalah mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan," tuturnya.
Kedua, sambung Jokowi, di bidang kesehatan pihaknya mengingatkan untuk memberikan perhatian prioritas penanganan di 8 provinsi, mulai di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Alasan menjadi prioritas karena 8 provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia.
"Targetnya saya kira sudah jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kematian setingg-tingginya. Dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus positif baru secepat-cepatnya," ujarnya.
Kemudian, 3T meliputi testing, tracing, dan treatment, harus betul-betul dilakukan secara masif dan agresif. Perhatikan peralatan tes mesin PCR, kemudian kapasitas lab, alat pelindung diri (APD) dan juga peralatan rumah sakit yang kekurangan segera selesaikan.
"Komunikasi yang efektif dengan rumah sakit, dengan masyarakat, dengan daerah harus dilakuakn dengan seefektif mungkin," katanya.
Ketiga, penyerapan stimulus penanganan Covid ini belum optimal dan kecepatannya kurang. Menurut Jokowi, data terakhir yang diterima, dari total stimulus penanganan Covid-19 Rp695 triilun yang terealiassasi baru Rp136 triliun, artinya baru 19 persen.
Di perlindungan sosial 38 persen, UMKM 25 persen, di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen, demikian juga di dukungan untuk sektoral pemerintah daerah 6,5 persen, serta insentif usaha 13 persen.
"Ini lah yg harus segera diatasi komite dengan melakukan langka terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal bisa betul-betul diselesaikan," tuturnya.
Jokowi juga mengingatkan kalao memang terbentur di regulasi, harus segera dikoordinasikan. Bila harus direvisi, maka bisa dilakukan. Jangan sampai terjadi ego sektoral.
"Saya kira penting sekali ini harus segera diselesaikan sehingga aura menangani krisis ada betul-betul. Saya ingin setiap posko yang ada di BNPB, daerah, di komite kelihatan sibuk sana-sini, ini auranya kelihatan krisis ada," katanya.***
