Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akhirnya mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Kurnia Agustina (Teh Nia) dan Usman Sayogi sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020. Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh DPP Golkar Rapat Pleno di Jakarta, Minggu 12 Juli 2020 dengan Nomor SKEP-89/DPP/GOLKAR/VII/2020.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Bapilu Partai Golkar Kabupaten Bandung Dagus Macan.

"Iya betul, SK bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati telah diterima DPD Golkar Kabupaten Bandung yang berisi rekomendasi kepada Teh Nia dan Pak Usman Sayogi," ujarnya saat dihubungi Senin 13 Juli 2020.

Dengan terbitnya SK tersebut, Dagus melansir bahwa langkah selanjutnnya yang akan dilakukan adalah menggelar konferensi pers dan konsolidasi organisasi. Harapannya, semua bakal calon yang ikut serta dalam penjaringan selama ini, bisa bersatu dan mendukung keputusan partai tersebut.

Terbitnya SK rekomendasi kepada Teh Nia untuk menjadi bakal calon bupati bukanlah hal baru, karena sebelumnya kabar lisan terkait hal itu sudah disampaikan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung. Namun munculnya nama Usman Sayogi dari 12 nama yang sebelumnya diajukan sebagai bakal calon wakil bupati sedikit mengejutkan banyak pihak.

Terlebih selama ini Partai Golkar Kabupaten Bandung sudah menjalin koalisi yang hampir solid dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai tersebut bahkan tengah menjaring bakal calon wakil bupati yang akan disandingkan dengan bakal calon bupati dari Golkar.

Wakil Ketua DPC PKB kabupaten Bandung Uya Mulyana mengatakan, pihaknya akan tetap mengusung kader internal untuk Calon Bupati maupun Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, rekomendasi DPP Golkar untuk Teh Nia dan Usman bisa mempengaruhi koalisi yang selama ini terjalin.

"Pada rapat internal, kami sepakat akan mengusung kader internal untuk maju di kontestasi pilkada kabupaten Bandung. Jika tidak menjadi bupati ya wakil bupati. Intinya, kami akan mengusung kader," tutur Uya.

Uya menambahkan, pihaknya selama ini masih menjalin komunikasi dengan seluruh partai di kabupaten Bandung untuk koalisi di Pilkada. Namun ia tak menampik jika telah membuat kesepahaman untuk berkoalisi dengan Golkar dan Gerindra.

Menanggapi kabar soal rekomendasi Teh Nia-Usman, Uya menegaskan bahwa hal itu bisa merusak jalinan koalisi yang sudah dibangun. Soalnya PKB belum pernah diajak musyawarah dalam penentuan bakal calon wakil bupati yang akan diusung bersama.

"Sebagai catatan, bangunan kesepahaman awal kami dengan Golkar dan Gerindra belum menemukan kesepakatan utuh. Belum fix koalisi. Apalagi kini muncul rekomendasi Nia-Usman. Ini memunculkan pertanyaan. Pasalnya, PKB belum pernah diajak musyawarah dalam menentukan siapa calon wakil bupati yang akan diusung. Apalagi sampai pada penetapan rekomendasi. Apabila muncul keputusan sepihak, kesepahaman akan bubar," kata Uya.

Dalam kondisi seperti itu, Uya menegaskan, pihaknya masih membuka komunikasi dengan partai lain untuk menemukan koalisi yang utuh dalam mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Saat ini, dari proses penjaringan yang sudah dilakukan, PKB Kabupaten Bandung sendiri sudah mengerucutkan dua nama bakal calon yaitu anggota DPRD Jabar Asep Syamsudin dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Wawan Sofwan.

Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung Yayat Hidayat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh oleh SK DPP Golkar untuk Teh Nia-Usman.

"Kami akan tetap menunggu petunjuk dari DPP Gerindra dan akan fatsun terhadap keputusan pusat," ujarnya.

Saat ini, kata Yayat, Gerindra sendiri masih terus menjalankan proses penjaringan bakal calon. Siapapun yang diberi rekomendasi nantinya, maka DPC Gerindra Kabupaten Bandung akan mendukung keputusan tersebut.

Terkait koalisi dengan Golkar, Yayat menegaskan bahwa kesepahaman selama ini masih dinamis dan belum titik akhir. Ia pun menghargai jika Golkar tetap akan mengusung paket pasangan Teh Nia-Usman dalam Pilkada 2020, karena Golkar dengan raihan 11 kursi di DPRD memang bisa berjalan sendiri.

Soal kemungkinan bubarnya koalisi dengan Golkar jika Gerindra punya bakal calon sendiri, Yayat menegaskan semua bergantung pada arahan dari DPP. Apalagi saat ini dinamika masih akan terjadi hingga jelang waktu pendaftaran pasangan calon ke KPU pada 3-6 September 2020 nanti.***