Penyaluran program bantuan pemerintah untuk kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp2,4 juta per pelaku usaha rencananya akan segera disalurkan. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat diminta mengawasi penyaluran agar tepat sasaran.

"Melihat singkatnya proses persiapan penyaluran bantuan untuk UMKM ini, saya menyarankan agar dilakukan pengawasan yang ketat dalam penyalurannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Agustus 2020.

Menurut Rerie, sapaannya, realisasi program bantuan ini terbilang cepat. Pada 11 Agustus 2020, program bantuan untuk UMKM ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pemerintah menargetkan ada 4,5 juta pelaku UMKM yang akan menerima bantuan tersebut pada Agustus 2020, dan pada akhir September 2020 direncanakan 9,1 juta pelaku UMKM sudah bisa menikmati bantuan tersebut. Melihat singkatnya waktu penyaluran, Rerie berharap proses penyalurannya harus diawasi dengan ketat.

Menurut Legislator Partai NasDem itu, pengawasan bisa dimulai dari database penerima bantuan.

"Proses verifikasi antara data yang dimiliki pemerintah dengan kenyataan di lapangan harus dilakukan dengan benar," ujar Rerie.

Langkah tersebut, jelasnya, antara lain untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Demikian juga, menurut Rerie, para penerima bantuan diwajibkan memberikan laporan pemanfaatan dana tersebut agar bantuan tersebut tepat pemanfaatannya, sesuai yang direncanakan.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa pelaku UMKM yang mendapat bantuan sudah dibekali keterampilan beradaptasi melakukan inovasi produk untuk menyesuaikan permintaan pasar yang baru, di tengah pandemi covid-19 ini.

"Pelaku UMKM yang terdaftar menerima bantuan dana, diharapkan juga mendapat keterampilan agar bisa beradaptasi menjalankan usaha di tengah pandemi covid-19," tegas Rerie.

Waktu untuk mengatasi ancaman resesi ekonomi di dalam negeri, menurut Rerie, relatif singkat. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19.

Keseimbangan antara upaya pengendalian covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional dari resesi baru bisa dilakukan dengan baik bila masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah dalam menghadapi situasi saat ini.

Upaya seperti disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun, dalam keseharian, kata dia, merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat yang sangat diperlukan saat ini.

Uang Bansos

"Perlu dorongan dari para tokoh masyarakat, agar masyarakat bisa bergerak bersama pemerintah untuk mengatasi krisis di bidang kesehatan dan ekonomi saat ini," pungkas Rerie.***