Empat Komisioner KPU dan Bawaslu Kena Covid, Pilkada Diusulkan Ditunda
Empat komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu terpapar covid-19. Mereka adalah Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi, dan Evi Novida Ginting.
Pramono Ubaid Tanthowi status positif covid diumumkan Sabtu (19/9/2020). Sedangkan Arief Budiman disiarkan Jumat kemarin. Sementara Evi Novida sudah diketahui 10 September lalu.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo juga dinyatakan positif covid-19. Saat ini, Ratna sedang menjalani proses perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Undata, Palu, Sulawesi Tengah.
Keempatnya dalam kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) karena tak menunjukkan tanda-tanda sakit terkena covid. Kini mereka isolasi mandiri di rumah dan bekerja memantau perkembagan tahapan Pilkada dari rumah.
Pramoni mengatakan, berdasarkan tes swab kemarin dan hasilnya didapatkan tadi siang, dia dinyatakan positif terpapar covid.
”Saat ini kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apa pun. Sejak kemarin telah isolasi mandiri di rumah dinas. Keluarga berada di rumah pribadi di Tangerang,” kata Pramono.
Pramono menjelaskan, sebelumnya tugas bersama Ketua KPU Arief Budiman ke Kota Makassar dan Kota Depok. ”Kami berdua menghadiri acara MoU antara KPU dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, yang dilanjut dengan seminar di kampus Unhas pada 14-15 September yang lalu,” tuturnya.
”Berikutnya kami berdua juga menghadiri simulasi Sirekap di Depok, Jabar, yang dilaksanakan pada Rabu, 16 September,” tambahnya.
Arief Budiman dinyatakan positif covid setelah tes swab pada 17 September. Tes itu sebagai syarat untuk menghadiri rapat bersama Jokowi di Istana Bogor, Jumat (18/9/2020).
Pilkada Sebaiknya Ditunda
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati menyarankan Pilkada yang bakal digelar 9 Desember 2020 perlu ditunda untuk mencegah penularan covid-19 makin bertambah.
”Kami sudah mengusulkan Pilkada ini ditunda lagi supaya juga tidak semakin menambah penularan virus corona,” kata Khoirunnisa dikutip dari kompas.com.
Menurut dia, penyelenggara pemilu yang positif covid ada kekhawatiran terjadi penularan virus corona kian besar. Apalagi alat pelindung diri (APD) mencukupi.
Ketua KPU Nasional
Pilkada dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran covid. Sebab meskipun protokol kesehatan dirancang, kerumunan orang tetap terjadi yang berpotensi menyebarkan virus.
Menurutnya, tahapan pilkada memungkinkan orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah.
Penundaan Pilkada hingga situasi sudah membaik berdasarkan status daerahnya merah atau hijau. Perlu juga merancang Pilkada alternatif missal pemungutan suara melalui pos, hingga mendesain ulang hari pencoblosan. Misalnya di satu daerah sangat buruk situasi covidnya, maka Pilkadanya ditunda saja.
”Dengan menunda Pilkada, bukan berarti pemangku kepentingan gagal dalam menyelenggarakan kehidupan berdemokrasi,” katanya.***
