Waspada & Harus Siap , RI Diambang Resesi
Pandemi covid-19 menimbulkan krisis yang mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh warga dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Krisis yang bermula dari masalah kesehatan merembet masuk ke ranah ekonomi dan sosial.
Ancaman resesi di depan mata. Namun, seluruh sumber daya tetap harus dikerahkan untuk menyelamatkan ancaman dari sisi kesehatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan krisis semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak sangat luar biasa sehingga dibutuhkan kebijakan dan respons yang luar biasa oleh banyak negara selama situasi yang belum terkendali ini.
"Pandemi ini membuat seluruh masyarakat harus melakukan banyak pembatasan, baik sosial dan ekonomi. Hal ini juga membawa ancaman di banyak negara untuk memilih sebuah pilihan yang tidak mungkin," kata Menkeu dalam webinar internasional LPS 2020.
Covid-19 menjadi tantangan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pandemi telah berlangsung selama enam bulan. Pemerintah memahami efek domino dari pandemi ini mulai isu kesehatan, merembet juga ke masalah sosial, hingga ekonomi.
"Agar pemerintah bisa menangani ancaman kesehatan, Indonesia harus mengorbankan sisi ekonomi baik sisi supply dan demand. Keduanya menjadi lumpuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk menghadapi kondisi yang luar biasa," jelas Sri Mulyani.
Meski Indonesia tidak memilih opsi lockdown, dampak terhadap perekonomian cukup berat. Pertumbuhan ekonomi langsung terpukul ke zona minus begitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan pada Maret 2020. Sebagian besar mesin produksi berhenti, aktivitas bisnis meredup.
Beruntung pelonggaran PSBB dengan menerapkan PSBB transisi menjadi pilihan sehingga ekonomi dan aktivitas bisnis dapat kembali berdenyut meski dalam kapasitas yang terbatas.
Diambang Resesi
Berdasarkan data tradingeconomics.com, lebih dari 75 negara sudah terjerembab ke jurang resesi. Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga yang bertugas mempererat kerja sama moneter global dan kestabilan keuangan dunia, bahkan memperkirakan resesi ekonomi global pada 2020 terkontraksi hingga 4,9 persen, dan menjadi negatif 5,4 persen pada 2021.
"Untuk pertama kalinya sejak depresi hebat, negara berkembang dan negara maju akan mengalami resesi di 2020," kata Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath.
Saat ini Indonesia dalam hitungan hari menuju akhir September 2020 (kuartal III). Ini akan menjadi waktu pembuktian apakah ekonomi Indonesia masuk ke zona resesi atau tidak. Sejumlah kalangan memperkirakan bahwa Indonesia sudah dan hampir pasti resesi dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran minus 1,3 persen hingga minus empat persen pada kuartal III-2020.
Namun, pemerintah tidak mau begitu saja menyerah. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional akan mengebut penyaluran anggaran stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditargetkan mencapai Rp100 triliun akhir bulan ini.
Pencapaian pencairan stimulus PEN diharapkan dapat menciptakan daya ungkit Rp210 triliun ke perekonomian sehingga mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
"Namun, memang ada variabel lain yang kita tidak tahu apakah turunnya lebih dalam atau kemudian ada sektor lain yang tidak produktif, itu di luar perkiraan kita. Namun, dengan bekerja keras salurkan Rp100 triliun, kita harap dalam tiga bulan terakhir ini kita bisa berikan daya ungkit ekonomi yang cukup besar untuk kuartal III," Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta.
Budi menjelaskan, hingga awal pekan ini, anggaran stimulus PEN yang sudah tersalurkan mencapai Rp87,5 triliun. Jika dihitung secara normatif menggunakan asumsi produk domestik bruto Indonesia yang setiap kuartal sebesar Rp3.625 triliun, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 menurun sebesar Rp188 triliun.
Oleh karena itu, Satgas PEN memberikan target penyaluran stimulus pemulihan ekonomi nasional hingga Rp100 triliun pada akhir kuartal III-2020, atau September ini, agar memberikan daya ungkit ekonomi sebesar Rp210 triliun di masyarakat.
Menatap ke Depan
Kalaupun pada kuartal III terjadi kontraksi, diprediksi masih pada batas yang lebih rendah jika dibanding dengan sebelumnya. Menteri Perkonomian Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2020 akan berada di antara minus satu persen sampai dengan minus tiga persen.
Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah sebenarnya sudah tidak perlu terlalu memikirkan lagi apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak. Sebab, di tengah kondisi ketidakpastian ini banyak negara-negara lain yang juga mengalami resesi ekonomi.
Apalagi, sejumlah indikator seperti indeks keyakinan konsumen, Purchasing Manager Index Manufacturing dan juga surplus transaksi berjalan pada periode Agustus 2020 menunjukkan tren perbaikan sehingga bisa dikatakan kondisi terburuk dari krisis telah terlewati. The worst is over.
Jika kontraksi ekonomi kuartal III-2020 lebih baik dibanding kontraksi kuartal II-2020 sebesar 5,32 persen, ini pertanda bahwa ekonomi pada periode berikutnya (kuartal IV) akan lebih baik lagi bahkan bisa mengarah hanya minus satu persen. Terlebih jika vaksin covid-19 sudah bisa digunakan dan beredar luas, perekonomian perlahan mengarah ke zona positif hingga 2021.
Dolar & Rupiah
Pemerintah pada RAPBN 2021 memroyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,5 persen sampai 5,5 persen. Bank Dunia memperkirakan 2021 Indonesia tumbuh 6,1 persen, Asian Development Bank mematok 4,8 persen, dan OECD memperkirakan tumbuh 5,3 persen. Meski tren pemulihan mulai terlihat, pemerintah tetap tidak terburu-buru menganggap krisis telah selesai.
Oleh karena itu, sejumlah program bantuan sosial terus dilanjutkan. Pemerintah akan tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat yang masih terpukul akibat krisis. Dengan daya beli yang terjaga, roda produksi bisa terus berputar dan ekonomi bergerak untuk membiayai pemulihan.***
