Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan komentar terkait unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Ia mengatakan bahwa ada dalang dibalik demo masyarakyat menolak UU Cipta Kerja yang baru disahkan minggu ini.

Demo Buruh

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," jelas Airlangga seperti dikutip dari RRI, Kamis (8/10).

Airlangga berpendapat tokoh dibalik aksi unjuk rasa ini memiliki ego yang tinggi dan hanya memantau dari balik layar. Ia berpikir demikian, karena demontrasi yang dilakukan massa di tengah pandemi Covid-19 dapat membahayakan keselamatan orang banyak.

Demo Penolakan UU Cipta Kerja

"Situasi sekarang adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jadi ini berpotensi untuk menyebarkan Covid-19. Oleh karena itu, dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas," ujar Airlangga.

Ia melanjutkan, sampai saat ini pemerintah telah memantau tokoh tersebut serta tidak akan sungkan melakukan tindakan tegas secara hukum, jika situasi aksi massa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia semakin ricuh dan tak terkendali.

"Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum (yang dilanggar), pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," tegas Airlangga.

Airlangga meminta para demonstran untuk membaca terlebih dahulu isi dari UU Cipta Kerja.

"Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi," katanya.

"Dan dimobilisasinya itu sebelum undang-undang diketok dan jadwalnya sudah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini memang ada gerakan dari mereka di balik layar yang memang ingin mendapatkan perhatian," lanjutnya.

Bahkan pemerintah mengetahui, walaupun 90% pabrik tetap beroperasi, tetapi mereka tetap mengirimkan karyawannya untuk melakukan aksi unjuk rasa.

"Memang ada beberapa pabrik 'mengirimkan utusan' karena mereka khawatir pabriknya terganggu. Nah, ini lah tentu sebagai pengikut-pengikut 'merasa harus berpartisipasi' dalam kegiatan-kegiatan semacam ini," tutupnya.***