Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan minimal 80 persen penduduk Jawa Barat mendapat vaksin Covid-19. Dengan jumlah penduduk 48,68 juta jiwa, maka minimal 38,94 di antaranya diusahakan menerima vaksin tersebut.

"Sebanyak 80 persen minimal masyarakat Jawa Barat yang divaksin. Kami maunya 100 persen, tapi minimal 80 persen," kata Kang Uu dalam dialog Coffee Morning Tribun Jabar melalui kanal YouTube, Selasa (22/12/2020).

Kang Uu mengatakan pihaknya mengupayakan vaksinasi minimal kepada 80 persen penduduknya tersebut karena masyarakat Jawa Barat memiliki mobilitas yang tinggi keluar-masuk DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sesuai arahan, katanya, vaksinasi akan diberikan secara bertahap, dimulai dari zona merah atau risiko tinggi penyebaran Covid-19, yakni Bodebek dan Bandung Raya, kemudian menyebar sampai semua kabupaten dan kota di Jawa Barat.

vaksin

Vaksin Covid-19 ini, kata Kang Uu, memang gratis bagi masyarakat seperti yang telah diumumkan Presiden RI Joko Widodo. Saat pemerintah pusat menganggarkan biaya vaksinasi tersebut, kata Kang Uu, pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota pun diminta Presiden RI untuk menganggarkan biaya vaksinasi tersebut supaya masyarakat benar-benar mendapat vaksin secara gratis.

"Pemprov Jabar juga akan menganggarkan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Adapun informasi tentang vaksin, kami akan menerima atau akan melaksanakan seperti apa, sampai hari ini tetap informasi awal sekitar awal tahun nanti," katanya.

Uu mengatakan bahwa Pemprov Jabar telah melakukan simulasi pemberian vaksin di Kota Depok dan Bekasi beberapa waktu lalu. Seiring dengan itu, MUI dan BPOM pun tengah meneliti kehalalan dan keamanan vaksin Covid-19. Di sisi lain, uji klinis vaksin tetap berjalan di Kota Bandung.

"Vaksin yang akan dibagikan kepada masyarakat ini sudah melalui uji klinis kan, kalau tidak melalui itu kita kan tidak akan paham. Dalam hal ini pemerintah berhati-hati karena harus seilmiah mungkin," katanya.

Vaksin pun, katanya, akan diberikan terlebih dulu kepada tenaga kesehatan, TNI dan Polri, kemudian kalangan yang sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Vaksin pun utamanya diberikan kepada warga berusia produktif dan yang tidak memiliki penyakit tidak menular. Masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu harus mendapat izin dari dokter untuk mendapat vaksin.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan mengenai 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac, Tiongkok, yang telah datang ke Tanah Air kemudian disimpan di Biofarma, katanya, pihaknya belum mendapat arahan dari pemerintah pusat terkait dengan penggunaannya.

"Untuk vaksin, kami belum ada arahan dari pemerintah pusat jatahnya berapa. 500 ribu, sejuta, 1,2 juta, kita belum tahu. Tapi urutan kita, kalau pakai saf, saf yang pertama itu tenaga kesehatan, saf keduanya TNI-Polri, saf 3 adalah mereka di zona merah," katanya di Markas Kodam III Siliwangi, Senin (7/12/2020).

Saat berbicara mengenai zona merah, katanya, adalah kawasan yang memiliki risiko tertinggi penyebaran Covid-19. Selama ini kawasan yang sering masuk zona merah adalah Bodebek dan Bandung Raya.

"Kalau sudah nyampe zona merah, dari kemarin sudah saya sampaikan, mayoritas mengumpulnya di Bodebek, yaitu Bogor-Depok-Bekasi. Kemudian Bandung. Itu urutannya. Jadi nanti jumlahnya akan disesuaikan dengan jatahnya. Jawaban saya per hari ini, jatahnya saya belum tahu berapa yang akan tahap satu diberikan ke Jawa Barat," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsu Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya pun belum mengetahui jumlah vaksin yang diterima Jabar dari pemerintah pusat.

"Kita belum tahu persis. Tapi kalau sesuai kriteria pertama, penerima vaksin itu berusia 18-59 tahun, tidak berisiko, dan sebagainya. Dengan kriteria yang disampaikan pertama, kami paham betul ini harus ada prioritas. Jadi prioritasnya zona merah, lalu dari zona merah tersebut kita kriteriakan lagi yang paling visible berapa, misal di Bodebek 2,6 juta orang yang kita prioritaskan, kemudian di Bandung Raya," katanya.

Sejauh ini, katanya, Pemprov Jabar juga telah melakukan persiapan dengan menggelar simulasi vaksinasi di dua kota dan satu kabupaten. Dari simulasi tersebut diketahui jika pemberian vaksin di puskesmas secara buruh didukung pemnerian vaksin di tempat lain.

"Karena di puskesmas space-nya terbatas, dari hasil simulasi ketahuan bahwa setiap individu yang divaksin itu memerlukan waktu 30 menit ke atas. Artinya ketika dalam waktu tunggu tersebut hadir masyarakat yang ingin divaksin lagi, itu terjadi penumpukan. Seyogyanya Pak Gubernur bilang vaksinasi ini bisa dilakukan di ruangan besar, misal gelanggang olah raga atau gedung besar lainnya," ujar Setiawan.

Dalam memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, ada tiga cara yang dilakukan pemerintah. Pertama mengembangkan vaksin Covid-19 Merah Putih dan kerjasama PT Bio Farma dengan Sinovac asal China. Cara kedua, Indonesia mendapat komitmen melakukan pembelian vaksin luar negeri.

Cara ketiga, pemerintah menggandeng lembaga internasional yaitu CEPI dan Gavi Alliance untuk mendapat akses vaksin dalam kerangka kerjasama multilateral dan skema ini melibatkan WHO dan Unicef mulai dari pengembangan, distribusi, dan pelaksaanaan vaksinasi nantinya.

Pemerintah lewat Satgas Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan 3M (Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak).

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Makanya, pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat,berita dikutip Pelita Karawang dari Tribunjabar .

Ayo seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M ( wajib memakai masker, wajib rajin mencuci tangan, dan wajib selalu menjaga jarak ).

Corona

Bersama-kita lawan virus corona.