Turunkan Angka Stunting, BKKBN Tempuh Cara Ini

Untuk percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya mendatangi Kementerian Agama untuk berintegrasi agar pengantin tiga bulan sebelum menikah mendapatkan pendidikan terkait pernikahan dan berumah tangga hingga memiliki anak.

“Bahkan Menteri Agama berharap bisa bersatu di posyandu. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kami diminta untuk menyiapkan loku-lokus stunting untuk pembangunan jamban dan air bersih,” kata Hasto.

Setelah itu, lanjut Hasto pihaknya berintegrasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), untuk mengintegrasikan program-program yang ada di kabupaten/kota.

Karena kata Hasto, dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) yang ada di BKKBN bisa digunakan bersama-sama dengan KemenPPPA. Kondisi KemenPPPA pun saat ini tidak terdapat dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten/kota, sehingga sinergi itu harus dilakukan.

Selanjutnya dengan Kementerian Pertanian, Hasto mengatakan Menteri Pertanian langsung menunjuk daerah-daerah tertentu dan meminta hingga tingkat kecamatan. BKKBN sudah menyiapkan enam provinsi dan 1369 kecamatan untuk dogarap bersama.

“Untuk Kementerian Kesehatan, kami menyampaikan bahwa keberadaan bidan desa sangat penting sebagai tim yang solid untuk ditingkat bawah. Juga dekat dengan masyarakat serta keluarga untuk percepat penurunan stunting,” kata Hasto.

Ia juga menyebut bahwa dalam jangka waktu dekat, Menteri Kesehatan (Menkes) akan mengeluarkan peraturan terkait keberadaan bidan di desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Hasto mengatakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan MoU atau Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), BKKBN, Menkes, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Karena Mendagri menginginkan ada dana khusus yg menyebut tentang stunting. Selain itu, Mendagri juga minta untuk merevitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga yg sifatnya lebihholistik, terintegrasi, dan cepat dalam menyelesaikan maslaha stunting,” kata Hasto.

Untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akan mengevaluasi seperti Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan juga evaluasi angka stunting. Hasto mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk segera bisa lakukan SDKI p 2022 harus terlaksana dengan baik.

Hasto mengatakan BKKBN juga akan audiensi lagi dengan k/l lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kemudian semua itu ujungnya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasionas. Kami berharap penurunan stunting bisa mencapai angka 14 persen pada 2024,” kata Hasto.(ts)

0 Komentar

X
X