Setelah marak aksi unjuk rasa buruh, UMK Karawang di rekomendasikan Bupati naik 5,7 persen menjadi Rp5 juta lebih ditahun 2022. Tidak hanya itu, di hari guru, perhatian Pemkab juga tak suksesnya dengan mengakomodasi guru honorer dengan gaji yang sudah menembus Rp1,2 juta perbulan, bahkan terus di usulkan naik sampai tembus UMK. Giliran pamong desa, menyinggung honorarium yang masih jauh panggang dari pada api dibanding kesejahteraan yang di dapat buruh pabrik dan guru. 

Dikatakan Bidang Advokasi hukum Apdesi Karawang, Juhari SH, perangkat desa juga manusia yang seyogyanya bisa mendapat perhatian lebih soal kesejahteraannya oleh Pemkab. Sebab, sampai saat ini, honor RW hanya diganjar Rp600 ribu dan RT di kisaran Rp500 ribu perbulannya. Soal beban kerja, sebut Juhari, tidak perlu di ragukan lagi, dimana RT dan RW yang bersentuhan dengan masyarakat, baik petani, buruh, guru, pedagang hingga PNS sekalipun, bekerja on time tanpa batas waktu di lapangan. 

"Siang melayani warga dengan berbagai kebutuhan dan persoalan, mulai administrasi sampai bolak balik urusi orang sakit. Malamnya juga di tuntut ronda keliling. Belum lagi mereka harus mendapat cibiran dari tetangga, rekan dan warga akibat dampak bantuan sosial dan hal-hal yang orang anggap tidak tepat sasaran. Malang bener nasib pamong desa kalau masih tega di honor Rp500 ribu perbulan, " Katanya, Jumat (26/11).

Adapun honor pernangkat desa (Kadus, Kasie dan Sekdes) sebut Kades Karangtanjung, kabarnya memang sudah setara PNS Golonhan IIa, namun kenyataannya dari ADD masih Rp1,6 juta perbulan, sementara sumber anggaran lain terpisah-pisah turunnya. 

"Untuk itu, ia berharap Pemkab bisa memformulasikan kenaikan para honor aparat desa, utamanya RT/RW dan Linmas di lapangan, sekurang-kurangnya kenaikan tersebut ada setiap tahunnya, " Pintanya. (Rd)