Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru. Sejalan dengan itu, Polda Metro Jaya berencana mencegah kerumunan dan masyarakat berkeliaran saat malam Natal dan malam akhir tahun.

Salah satu caranya adalah memberlakukan malam bebas kerumunan alias Crowd Free Night (CFN) pada malam Natal dan Tahun Baru. Cara tersebut akan dijalankan di wilayah-wilayah yang rawan kerumunan.

"Kami akan buat Jakarta sepi saat malam tahun baru," kata kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Selasa (30/11) dikutip dari Antara.

Beberapa wilayah yang akan menjadi fokus CFN antara lain Sudirman, Thamrin, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Kemang., Kemayoran, Barito, Kota Tua, hingga Banjir Kanal Timur.

Namun, Polda Metro Jaya tidak akan menyekat perjalanan warga saat Natal dan Tahun Baru. Polisi hanya menyiapkan titik pemeriksaan atau check point perjalanan.

Di sisi lain, Polda belum bisa menjelaskan detail dokumen yang akan diperiksa karena itu merupakan kewenangan pemerintah. “Apakah Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), atau cukup PeduliLindungi atau harus dengan stiker. Detailnya kami sampaikan tanggal 24 Desember,” kata Sambodo.

Polisi akan memulai Operasi Lilin dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Operasi pada 22 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 itu akan melibatkan aparat gabungan Polri, TNI, hingga unsur pemerintah.

Total akan ada 179.814 personel yang terlibat operasi secara nasional. Jumlah tersebut terdiri dari 103.109 orang anggota Polri, 19.017 TNI, dan sisanya aparat pemerintah daerah dan mitra kepolisian.

Adapun Polri akan menyiapkan 3.184 pos pengamanan dan 1.113 pos pelayanan saat Nataru. Pos tersebut akan berfungsi untuk mengawasi implementasi PPKM Level3 pada akhir tahun agar efektif menahan laju kenaikan Covid-19.

Sedangkan Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk menjelaskan pentingnya memperketat pembatasan saat Natal dan Tahun Baru tersebut. Hal itu perlu dijelaskan lantaran ada beberapa pihak yang menolak PPKM level 3, padahal RI masih dibayangi potensi lonjakan corona.

"Perlu dijelaskan apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita," kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11).

Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk menyeimbangkan gas dan rem dalam menangani pandemi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif.(****)