Tindaklanjut audiensi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Karawang, membuahkan hasil. Pasalnya, santer kabar, dalam rekaman di internal para Kades, ketua dan sekretaris Apdesi berikan kabar kenaikan persentase dari siltap, perangkat desa hingga BPD di tahun 2022 hasil orat-oret bersama sejumlah pejabat DPMD dan BPKAD. Meskipun persentase DBH belum di kabulkan 12 persen dari alokasi pembagian dana perimbangan (PAD) yang bersumber Dana Desa (DD), namun kenaikan kesejahteraan Kades dan perangkatnya bertahap membuahkan hasil "lampu hijau". 
Kepala Desa misalnya, meskipun dari Siltap ADD masih tetap Rp3,3 juta perbulan, mereka akan di guyur tambahan Rp700 ribu dari DBH di banding tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp1,7 juta ditahun 2022 dengan total yang di dapatinya mencapai Rp5 juta. 


Begitupun dengan Sekretaris Desa, Perangkat hingga BPD, meskipun persentasemya bertahap, namun semuanya ada kenaikan, seperti BPD menjadi Rp1 juta perbulan, dan RT/RW ada kenaikan Rp50 ribu di tahun anggaran 2022 ini.

Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengungkapkan, hasil orat-oret, Kenaikan siltap keseluruhannya kades di Karawang akan mendapati Rp5 juta. ADD karena sudah ketuk palu, harus di fahami dan ini menjadi tetap tanpa perubahan diangka Rp3,3 juta. Namun demikian, kenaikan di anggarkan di DBH menjadi Rp1,7 juta, dimana kalau di jumlahkan total, penghasilan kades menjadi Rp5 juta.

"Kenaikan ini adalah buah hasil dari perjuangan semua Kades dan Apdesi, tapi kita masih upayakan kenaikan lagi di bulan Juli 2022, " Katanya, Senin (24/1).

Kenaikan itu, sebut Alex tidak saja kades, tetapi juga sekdes dan perangjat desa. Khusus BPD, kolektifnya menjadi Rp1 juta dan RT/RW naik Rp50 ribu.

 "Dimana hari ini kita memaksakan naik di Januari 2022, karena kondisi ketuk palu oleh Pemkab, maka sementara kenaikan bersumber dari DBH PDRD. Termasuk bagi Sekdes, perangkat, BPD dan RT/RW, " Sebutnya.

Kenaikan demi kenaikan, tambahnya, akan terus di upayakan, salah satunya adalah dengan cara menambah kuota persentase dari DD, yaitu yang bersumber dari pembagian dana perimbangan pusat ke daerah sebesar 12 persen, sebab sebut Alex, saat ini kita masih dapati angka minimal di 10 persen, jika ditambah, setidaknya bisa naik lagi di kisaran 1- 2 jutaan kedepan,  Sehingga, ADD naik dan DBH juga bisa naik. 

"Kami ingatkan, semua ada aturannya, karena anggaran sudah di ketuk palu, maka semuanya harus saling faham. Namun demikian, ada kini ada keleluasaan kewenangan desa untuk tentukan anggaran non siltap di DBH untuk apa saja, silahkan nanti di atur, " Ungkapnya. 

Ketua Apdesi Karawang WK Sukarya mengatakan, secara teknis sudah di jelaskan oleh sekretaris soal kenaikan-kenaikan, baik untuk Kades jadi Rp5 juta maupun perangkat dan BPD. Namun, pihaknya akan terus berupaya mengajukan, utamanya nanti di bulan Juli sebagai tindaklanjutnya. (Rd)