×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Dewan "Pusing" Pokir Ajuan Swasta Banyak di Coret Gegara Menu SIPD

15 Feb 2022 | Selasa, Februari 15, 2022 WIB Last Updated 2022-02-15T08:23:23Z
Bagi masyarakat yang mengajukan sarana infrastruktur dari lembaga swasta, seperti Madrasah, Paud/TK hingga Pesantren, siap-siap gigit jari di tahun anggaran 2023 mendatang. Pasalnya, baik reguler maupun usulan yang melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, akan di cancel karena tidak adanya format atau menu slot bagi lembaga-lembaga swasta. 
Kondisi ini, membuat anggota DPRD "pusing". Karena setiap reses, banyak Paud/TK, SDIT, Madrasah hingga pesantren yang mengajukan dan lanjutannya terpaksa di cancel dan di alihkan, karena tak muncul di Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPD) yang konektivitasnya langsung dengan Kemendagri.

Asep J

"Usulan untuk tahun ini ada di prioritas SD dan SMP negeri saja karena banyak sekali SD yamg kondisinya tidak layak dikhawatirkan ambruk ketika sedang melakukan PTM, itu alasan Pemda. Sehingga, Madrasah dan Paud pengajuan dari masyarakat banyak yang dicancel. Di Pokir saya juga banyak yang minta lanjutannya saat reses, ini kan gimana, pusing juga kita, " Ungkap Anggota DPRD Komisi 1 H Asep Saepudin Zukhri, kepada pelitakarawang.com, Selasa (15/2).


Pola Perencanaan Pembangunan yang terkoneksi ke Kemendagri lewat aplikasi SIPD, Bikin Pusing Anggota DPRD

Asep menambahkan, menu atau format di SIPD tidak ada, sehingga tidak bisa muncul dan terpaksa harus di alihkan, bisa ke fisik jalan/drainase, maupun sekolah bertsatus negeri. Dirinya juga dikabark staff fraksi yang memasukan usulan ini ke SIPD, sehingga tidak bisa memaksakan ketika format atau kolom bagi lembaga swasta tidak ada. Disisi lain, hasil reses, tak sedikit lembaga Paud dibawah naungan yayasan dan madrasah yang sudah di bantu, ingin ada lanjutannya, sementara format usulan terkuncinya demikian di SIPD. 

"Kolomnya gak ada, kita gak bisa intervensi lebih jauh, karena kata staff fraksi juga demikian adanya, " Ungkapnya.

Kepala Bappeda Karawang, Asip Suhendar mengatakan, usulan-usulan pembangunan saat ini terikat sistem SIPD. Dulu bisa ada ujug-ujug dan tengah jalan ajuan yang di input bisa di rubah, sekarang tidak bisa.Jangankan kades, Bupati yang minta saja, tidak bisa dilakukan karena terkunci di sistem yang satu pintu ke Kemendagri. Sebab, ketika di klik, semua bisa kelihatan program dan lainnya dari berbagai daerah. Bappeda, sebut Asip, sempat kumpulkan setiap bidang di Bappeda, mana saja yang belum input usulan, baik OPD maupun desa, karena jangan sampai terkunci di aplikasi SIPD. Bahkan, saat desa menginput, jika di sesuaikan dengan jumlah anggaran slotnya berapa, juga harus sangat rapi.

"Jadi perencanaan ini harus benar-benar matang, harus maksimal. Setiap tahun akan di evaluasi. Sebab, perencanaan yang baik, hasilkan kegiatan yang maksimal, " Tandasnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS