Pindah Ibu Kota Katanya Wujud Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan
Pelaksana Tugas (Plt). Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mohammad Roudo mengatakan jika rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah lama dirancang. Tujuannya adalah selain untuk mengurangi beban DKI Jakarta, juga sebagai upaya pemerataan pembangunan maupun perekonomian.
"Jadi memang dimulai dari urgency bahwa kita melihat beban dari DKI Jakarta, baik dari daya dukung maupun konsentrasi ekonomi sangat bertumpu di DKI bahkan di Jawa dan Bali. Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah memiliki visi tahun 2045. Bagaimana agar sharing pembangunan, sharing daripada ekonomi yang selama ini hampir 50% lebih bahkan 70%, yang terkonsentrasi di Jawa, Bali dan Sumatera itu bisa terbagi. Terbagi manfaatnya, terbagi bebannya untuk wilayah lainnya," kata Roudo dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9FMB9) bertajuk "DAri Jakarta ke Nusantara", Rabu (2/2/2022).
Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara mulai memasuki tahap pertama, setelah Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi Undang-Undang.
Pembiayaan pembangunan infrastrukturnya rencananya akan dilakukan melalui berbagai skema, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama dengan badan usaha (KPBU), hingga pemberdayaan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Upaya pemerataan pembangunan maupun perekonomian, dikatakan Roudo, telah dilakukan pemerintah melalui berbagai kegiatan dan cara. Namun dari banyak upaya tersebut, diakuinya belum cukup signifikan memberikan dampak.
Sehingga pemindahan IKN menjadi satu upaya selanjutnya dalam mempercepat transformasi ekonomi agar dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Meski begitu dalam meningkatkan pemerataan, pemerintah ditegaskan Roudo akan benar-benar membuat pusat-pusat pertumbuhan baru yang nyata.
"Jadi kemudian kita pilihlah wilayah yang mungkin bisa mendorong pembangunan di wilayah timur," ujar Roudo.
Ditambahkannya, banyak pilihan pada awal menentukan lokasi IKN yang baru. Ada Kalimantan Tengah, kemudian ada juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan beberapa daerah lainnya.
Pada akhirnya, melalui beberapa kajian serta konsultasi publik dan para pakar, yang dipilih pemerintah adalah Kalimantan Timur.
Beberapa alasan pilihan ini misalnya secara logistik Kalimantan Timur lebih siap dibanding daerah lain. Baik di Penajam Paser Utara maupun Kutai Kartanegara.
Kemudian dari sisi kekayaan biotanya. Kalimantan Timur hidup beberapa endemik yang bisa menjadi sumber kekayaan lain bagi Indonesia.
Dari sisi masyarakatnya, wilayah Kalimantan dikatakan Roudo adalah salah satu yang sudah terbiasa dengan akulturasi budaya. Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya pun demikian.
Maka dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang, kata Roudo, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk pindah ke ibu kota baru.
"Kenapa harus saat ini, kita di saat pandemi COVID-19?, pertama kami sampaikan pemindahan ibu kota salah satu bagian dari upaya kita membuat transformasi ekonomi. Di wilayah IKN rencanaya akan dibuat 6 klaster industri dan 2 klaster pendukung. Harapannya, ketika itu bisa bergerak tentu memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya," jelas Roudo.(IP)
