×

Iklan

Indeks Berita

Kabar Gembira,Transaksi Digital Melalui QRIS Terus Meningkat, Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Harus Dirasakan Rakyat!

5 Apr 2022 | Selasa, April 05, 2022 WIB Last Updated 2022-04-05T14:59:49Z

Pembayaran menggunakan gawai digital telah menjadi fenomena yang sangat lumrah dalam transaksi ekonomi akhir-akhir ini. Jumlah transaksi pembayaran digital juga terus meningkat, khususnya pembayaran QRIS.

Foto ilustrasi: Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard

Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah salah satu sistem pembayaran yang kinerjanya terus meningkat di tengah upaya regulator bersama pelaku industri keuangan mendorong inklusi keuangan nasional.

Masyarakat pun mulai semakin nyaman dalam penggunaan QRIS yang semakin mudah karena mampu menjangkau berbagai merchant dengan aplikasi mobile banking dan dompet digital terintegrasi.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, mengapresiasi peran perbankan nasional yang proaktif dalam pertumbuhan kinerja transaksi QRIS hingga sejauh ini. Selain memperkuat sistem back end, perbankan nasional aktif melakukan berbagai program sosialisasi yang membuat masyarakat semakin nyaman bertransaksi menggunakan QRIS.

"Ke depan, sejalan dengan upaya untuk terus mendorong pemulihan ekonomi nasional, BI terus mengharapkan dukungan perbankan untuk mencapai tambahan sebanyak 15 juta pengguna QRIS baru sekaligus meningkatkan jumlah trasaksinya di tahun 2022," katanya, Selasa (5/4/2022).

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) pun terus membukukan pertumbuhan kinerja yang signifikan seiring dengan konsumsi masyarakat yang meningkat, keandalan system back end perseroan dalam memproses transaksi lebih cepat, serta cakupan merchant yang semakin luas.

Adapun, BNI telah melakukan akuisisi merchant QRIS lebih dari 1,6 juta. Total volume transaksi QRIS BNI mencapai Rp 297 miliar per Maret 2022, naik signifikan dari awal optimalisasi penggunaan QRIS di Agustus 2021 yang tercatat Rp 14,9 miliar. Total transaksi QRIS bulanan BNI per Maret 2022 tercatat 1,5 Juta, naik dari Agustus 2021 tercatat 140 ribu.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menuturkan perseroan selalu berupaya memastikan keandalan dan respons dari QRIS dalam menunjang kecepatan dan kenyamanan transaksi nasabah sehingga terus mendorong transaksi semakin kuat di masa pemulihan ekonomi tahun ini.

Di samping itu, BNI mengakuisisi merchant yang difavoritkan oleh masyarakat sehingga menstimulasi pertumbuhan jumlah penggunaan serta volume transaksi.

“Tentunya, tren ini akan kami jaga dan terus kami tingkatkan lagi. BNI terus memudahkan masyarakat untuk bertransaksi di pasar, pintu parkir, donasi tempat ibadah, hingga loket pembayaran pajak dengan mendigitalkan prosesnya dengan akseptasi QRIS," ujar Royke.

Royke optimis dengan semakin banyak tempat pembayaran QRIS ini, kinerja transaksi QRIS ini akan lebih meningkat lagi sehingga mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan masyarakat.

Secara terpisah Ketua Dewan Perwakilan Rakya (DPR) Puan Maharani juga mengapresiasi kerja sama dan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam pengendalian COVID-19 yang kian hari semakin menemukan titik cerah. 

Foto : Puan Maharani

Puan berharap, pemulihan kondisi kesehatan saat ini juga diikuti oleh pemulihan ekonomi yang dirasakan rakyat.

“Sebagaimana pemulihan kesehatan dirasakan masyarakat di seluruh lapisan, pemulihan ekonomi juga harus dirasakan masyarakat sampai ke tingkat paling bawah. Kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas, tidak boleh hanya angka-angka, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Puan dalam siaran persnya, Selasa (5/4/2022).

Oleh karena itu, Puan mengimbau pemerintah terus berupaya mengatasi segala kondisi dan tantangan. Termasuk pemulihan ekonomi dalam masa transisi, dan pengendalian harga-harga komoditas dan BBM.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menekankan, capaian pemerintah terkait pemulihan ekonomi di masa transisi COVID-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat. Terlebih, sejumlah program insentif seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi sudah tidak berlaku lagi.

“Jangan sampai segala keringanan untuk rakyat selama pandemi sudah dihentikan satu per satu tapi pemulihan ekonominya belum dirasakan. Sehingga beban ekonomi rakyat bukannya berkurang tapi malah semakin berat,” pungkas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS