Bareskrim Polri melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan di pasaran.

Foto ilustrasi: salah satu SPBU Pertamina

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan bahwa, seluruh reserse di Polda jajaran 34 provinsi telah diinstruksikan untuk melakukan pengawasan.

“Kabareskrim sudah memberikan perintah kepada Dirkrimsus jajaran untuk segera turun mengantisipasi jalur dari pada pendistribusian BBM yang ada di wilayah masing-masing,” kata Gatot kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2022).

Selain mengawasi distribusi, kata Gatot, pihak kepolisian juga akan mengantisipasi oknum-oknum pelaku usaha BBM untuk berbuat 'nakal' atau melanggar aturan hukum.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko

Menurut Gatot, pihak kepolisian tidak akan segan memberikan tindak tegas kepada siapapun yang melanggar aturan.

“Memastikan stok dan distribusi di wilayahnya aman, dan tujuannya juga dari Krimsus pasti ke tindak pidana tertentu (Tipidter) ke polres-porles jajaran untuk membantu jangan sampai ada oplos mengoplos atau timbun menimbun, itu yang nanti dipantau selama 24 jam, selama bulan Ramadhan,” ujar Gatot.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa satgas gabungan Polri dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dibentuk untuk mengawasi ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng akan melakukan pengawasan dan pemantauan selama 24 jam penuh.

Sigit menjelaskan, pemantauan dan pengawasan melekat sepanjang hari itu untuk memastikan stok bahan pokok dari masyarakat tersebut tersedia atau tidak terjadi kelangkaan di pasaran.

Kapolri

"Oleh karena itu untuk pastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga tempatkan personel dari polisi dan dari Kemenperin khususnya di beberapa produsen besar melekat 24 jam. Untuk awasi proses produksi," kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Gedung Mabes Polri, Senin (4/4/2022).

Tak hanya ditingkat produsen, Sigit menyebut, satgas gabungan tersebut juga akan melakukan pengawasan melekat 24 jam di tingkat distributor hingga pengecer.

"Akan kita turunkan personel dari satgas pusat, daerah, rekan-rekan intelijen, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa ktia awasi dengan baik," ujar Sigit.

Sigit memaparkan, dari hasil evaluasi bersama Kemeperin, kondisi harga minyak dalam negeri terdampak akibat situasi global. Karena itu, kata Sigit, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tidak mengganggu serta memengaruhi pasar di dalam negeri.

"Beberapa kebijakan pemerintah telah di keluarkan, Permendag. Kemudian beberapa kali dikeluarkan smpai dengan terakhir beberapa waktu lalu diputuskan untuk HET minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 dan kemudian diberikan subsidi sehingga disparitas harga antara dalam dan luar ini bisa ditutup dengan adanya subsidi tersebut. Sehingga kemudian kita harapkan bahwa minyak curah betul-betul sudah ada di pasar," ucap Sigit.

Lebih dalam, berdasarkan data yang ada, dikatakan Sigit, lebih dari 4 ribu lebih pasar yang ada telah tersedia minyak goreng curah. Demi semakin memastikan ketersediaan minyak curah, menurut Sigit, 79 produsen yang terdaftar kapasitas produksinya dinaikan dua kali lipat dari kebutuhan situasi normal.

"Artinya kalau ini betul-betul bisa terdistribusi dengan baik, dengan jaringan distribusi yang ada baik dari distributor swasta maupun distributor BUMN dalam hal ini PT RNI seharusnya minyak goreng curah betul-betul tersedia di pasar," tutup Sigit.(ok)