×

Iklan

Indeks Berita

Siap-siap ! Bappenas Sebutkan Seratus Ribu Lebih PNS Akan Dipindahkan ke IKN Dalam Rentang 2024-2029

14 Apr 2022 | Kamis, April 14, 2022 WIB Last Updated 2022-04-14T12:06:17Z

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Prahesti Pandanwangi menyebutkan sebanyak 100.023 aparatur sipil negara (ASN/PNS) direncanakan akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara dalam rentang tahun 2024-2029 secara bertahap.

Foto ilustrasi pns

“Untuk exercise awal untuk profil demografi PNS yang akan kami pindahkan itu, totalnya ada 100.023 ASN. Ini meliputi pejabat negara, pejabat tinggi fungsional yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang mungkin secara bertahap akan dipindahkan,” kata Prahesti dalam Webinar Kesiapan Insfrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Prahesti menuturkan dalam profil demografi PNS yang dirancang oleh pemerintah, perpindahan 100.023 ASN akan meliputi para pejabat negara sebanyak 956 orang, pejabat pimpinan tinggi 3.264 orang serta pejabat tinggi fungsional sebanyak 95.803 orang.

Berdasarkan usianya, mayoritas ASN yang dipindahkan ke IKN tersebut merupakan para pegawai yang memiliki usia muda. Dengan rincian kelompok PNS yang berada pada usia 30-39 tahun sebesar 34,5 persen, 40-49 tahun 28,8 persen dan usia 50-60 tahun 19,8 persen.

Sedangkan dari sisi jenis kelamin, 54 persen ASN yang dipindahkan adalah laki-laki dan 46 persen perempuan.

Dalam profil awal itu pula, Prahesti menyebutkan mayoritas PNS yang dipindahkan memiliki jenjang pendidikan Strata-1 (S1) sebanyak 51,3 persen, disusul Strata-2 (S2) 26,7 persen, Strata-3 (S3) 1,6 persen dan Diploma-3 (D3) sebanyak 14,8 persen.

“Makanya ke depan, juga perlu dipikirkan perubahan-perubahan cara bekerja yang mengikuti juga kebutuhan dari usia muda kawan-kawan ASN kita,” ucap dia.

Menurut Prahesti, pemerintah juga telah menyiapkan pemberian empat fasilitas kepada para ASN yang akan pindah ke IKN. Keempat hal yang disediakan adalah rumah dinas di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap ASN (Ant)

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS