Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah masih dan akan terus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan.

Menko Luhut

Kebijakan pemberlakuan PPKM, kata Menko Luhut, akan mengikuti hasil evaluasi secara regular yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pemerintah juga menegaskan hingga hari ini masih akan terus memberlakukan PPKM Jawa Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan,” kata Menko Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Meski demikian Menko Luhut juga menyebutkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang membaik membuat pemerintah akan terus mempermudah dan melonggarkan aturan PPKM, namun akan tetap dan mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

“Terkait detail aturan pelonggaran ini akan dituangkan ke dalam aturan Instruksi Mendagri (Imendagri) ataupun Surat Edaran (SE) Satgas yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Berdasarkan level asesmen yang dilakukan oleh pemerintah hingga 7 Mei 2022, lanjut Menko Luhut, tidak ada kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang berada di Level 4. Selain itu, hanya Kabupaten Pamekasan yang masih berada di Level 3 akibat pencapaian vaksinasi yang tidak memadai.

Ia juga menekankan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tidak akan mengurangi upaya pemerintah untuk terus mengakselerasi vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan juga booster atau dosis penguat untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali yang masih tertinggal dalam realisasi penyuntikan vaksin.

“Pemerintah tetap mendorong penggunaan Peduli Lindungi dan masker di tempat-tempat publik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi dampak buruk dari COVID-19 dan memberikan kekebalan bagi masyarakat,” ujar Mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu.

Pemerintah pun akan memantau pergerakan kasus dalam satu hingga dua pekan ke depan dari saat ini untuk melihat dampak persebaran COVID-19 setelah momentum peningkatan pesat mobilitas masyarakat pada Idul Fitri 1443 Hijriah/Lebaran 2022.

Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, mengatakan mobilitas masyarakat yang tinggi saat perayaan Idul Fitri 1443 H berdampak positif bagi perekonomian, namun juga meningkatkan risiko persebaran virus COVID-19.

Oleh karena itu dalam satu hingga dua pekan ke depan, pemerintah akan memperkuat pengujian (testing) dan pelacakan (tracing) kontak erat kasus COVID-19.

“Pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam satu hingga dua minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing,” kata Menko Luhut Pandjaitan yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Saat perayaan Idul Fitri, Menko Luhut memerinci bahwa mobilitas masyarakat yang keluar rumah meningkat hingga 48,1 persen dibandingkan tingkat acuan (baseline). Selain itu Indeks Belanja Mandiri melonjak hingga 31 persen dibandingkan Idul Fitri tahun 2021.

“Momen Idul Fitri yang baru saja terjadi, memberikan pemulihan aktivitas ekonomi yang begitu tinggi dan mobilitas masyarakat juga terjadi sangat cepat pada periode tersebut,” ujar Menko Luhut.

Adapun hingga Senin ini, Luhut memaparkan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali.

Beberapa indikator yang menggambarkan situasi yang semakin baik adalah tingkat rawat inap pasien di rumah sakit secara nasional turun hingga 97 persen. Hal itu juga mengakibatkan tingkat hunian tempat tidur di rumah sakit sangat rendah yakni dua persen dari keseluruhan tempat tidur yang tersedia.

“Selain itu kasus kematian juga turun hingga 98 persen yang disebabkan oleh varian Omicron dan positivity rate (tingkat penularan) berada di bawah 0,7 persen,” ujar Menko Luhut.(Ant)