BKKBN Puji hadirnya regulasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2022 sebagai payung hukum soal KB paska persalinan di Kabupaten Karawang. Aturan ini, hadir sebagai pedoman pelaksanaan penyelamatan Ibu, bayi baru lahir dan KBPP yang semestinya bisa di replikasi di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Foto : Pejabat BKKBN Bersama Wakil Bupati Karawang Saat Kunjungan di Kantor DPPKB

"Perbup ini bisa menjadi pedoman penanganan banyak program, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) baru lahir, hingga menurunkan angka stunting dan tentunya capaian kesertaan ber KB, kami apresiasi dan diharapkan bisa di contoh kabupaten/kota lainnya, " Ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin saat pertemuan bareng Wakil Bupati Karawang, H Aep Saepuloh, di ruang kerja Kepala DPPKB Karawang, Kamis (19/5/2022).

Dirinya mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Karawang, dimana capaian KBPP kabupaten Karawang sangat rendah, sementara Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan tinggi.

" Namun hadirnya Perbup tersebut yang merupakan hasil dari Kolaborasi DPPKB dan Dinkes Karawang, nyatanya mampu menjadi senjata penanganan banyak program secara sinergis, " Ujarnya.
Foto : Pejabat BKKBN Bersama Wakil Bupati Karawang Saat Kunjungan di Kantor DPPKB

Sementara Wakil Bupati Karawang Aep Saepulloh menyambut baik upaya DPPKB dan Dinkes yang secara sinergis sudah berkolaborasi tepat dan cepat, karena diakuinya, sekarang ini soal AKI, AKB dan STUNTING tengah menjadi primadona yang harus segera di tangani.

Wabup Aep berjanji, dengan diluncurkannya Perbup Nomor 18 tahun 2022 ini Pemkab akan lebih tanggap dalam menangani AKB, AKI, Stunting dan KB paska persalinan, baik dengan menambah anggaran juga meningkatkan kualitas pelayanan, keterampilan Tenaga Kesehatan dan sarana prasarananya.

"Dengan terbitnya Perbup ini, masyarakat akan memperoleh manfaat yang luar biasa besar. Diantaranya, lebih mudah mendapatkan informasi tentang pilihan dan pelayanan KB, Akses ke pelayanan KB lebih mudah baik melalui Puskesmas atau RS, serta pelayanan kesehatan dan KB lebih murah namun tetap profesional" tambah Aep, " Ujarnya. (Rd)