×

Iklan

Indeks Berita

Kades Cilamaya Kulon 'Curhati' DPR RI Soal Operasional 3 Persen PemDes dari Dana Desa

11 Sep 2022 | Minggu, September 11, 2022 WIB Last Updated 2022-09-11T13:45:56Z
Disela-sela kegiatan sosialisasi 4 Pilar di aula Kantor Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon, Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa terima 'Curhatan' sejumlah Kepala Desa.
Foto : Sejumlah Kades di Cilamaya Kulon Saat Sosialisasi 4 Pilar Bareng Saan Mustopa Anggota DPR RI Komisi II


Mereka ingin memastikan realisasi bantuan operasional Kades dan Pemerintah Desa sebesar 3 persen dari Dana Desa tahun anggaran 2023, bisa terwujud.


"Pak, kami ingin curhat saja. Soal pelayanan di desa bapak selalu bilang bahwa kami adalah ujung tombak masyarakat diapangan, itu benar. Tapi, sering kali juga kami ini jadi 'Ujung Tombok' di tengah segudang persoalan di lapangan. Karenanya, kita minta upaya DPR RI bisa menaikan gaji kades dan perangkat desa, utamanya operasional pemerintah desa sebesar 3 persen dari Dana Desa di tahun depan, benar-venar terwujud, bahkan di tambahkan, " Kata Kades Bayurkidul, H Darsono di sambut riuh tepuk tangan peserta sosialisasi, Minggu (11/9/2022). 
Foto : Sejumlah Kades di Cilamaya Kulon Saat Sosialisasi 4 Pilar Bareng Saan Mustopa Anggota DPR RI Komisi II

Menyikapi itu, Saan Mustopa mengaku, dirinya sangat faham beban dan tanggung jawab Kepala Desa sampai Pemerintah Desanya. Seorang DPR RI, Bupati, bahkan Camat sekalipun, tidak akan detail tahu persoalan di wilayahnya, tetapi yang paling terdekat dan terasa sebagai ujung tombak adalah Kades dan Aparat Desa dengan RT, RW dan lembaga desa lainnya. Karenanya, sebagai Kades yang selalu garda terdepan saat masyarakat hajatan, meninggal dunia, sakit dan segudang sosial lainnya ia fahami semua itu jadi ujung 'tombok'. Karenanya, partai Nasdem berkomitmen sejak awal mengawal 3 persen dana Desa untuk operasional itu untuk Kades dan aparat desanya.

"Ini yang pertama mengusulkan itu Partai Nasdem di parlemen, sampai akhirnya di sepakati siap di gulirkan oleh Presiden, " Katanya.

Di tambahkan Saan, dulu, Sekretariat Kantor DPP Partai Nasdem sempat menerima Wakil Pemerintah Desa dari Jawa Tengah dan memberikan usulan agar ada alokasi pemerintah pusat bagi opersional perangkat desa, maka atas aspirasi itu, Fraksi Nasdem terus berjuang sampai akhirnya muncul persentase 3 persen untuk operasional dan di wacanakan Pemerintah melalui Presiden.

"Kini, setidaknya sudah siap di penuhi Presiden. Karena, Nasdem fahami Kades di lapangan seperti apa. Setelah ini, kita juga akan koordinasi lagi ke Komisi V, sebab pelayanan dan kinerja aparat desa memang perlu dukungan moril dan materil untuk tingkatkan optimalisasi di lapangan untuk masyarakat, " Tandasnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS