Bakal calon presiden Anies Baswedan menilai, saat ini pemerintah hanya melihat pendidikan sebagai sebuah program semata. Akibatnya, program tersebut kerap dimonopoli pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Foto : logo Tut Wuri Handayani dan Dana Bos

 
"Wujudnya (monopoli melalui) dinas wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja," ujar Anies dalam acara Ngobrol Publik bertajuk 'Move On? Legacy dan Keberlanjutan dalam Dunia Pendidikan' di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023.

Anies menjelaskan, seharusnya pemerintah memberikan ruang selebar-lebarnya ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat membangun pendidikan. Terutama dalam melibatkan pegiat pendidikan.

Pasalnya, Anies melihat pengalaman hingga jaringan telah dimiliki para pegiat pendidikan. Sedangkan, pemerintah, kata Anies hanya memiliki aspek otoritas dan fiskal.
 
"Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan maka negara itu pemerintah membuka ruang mengajak semua terlibat dan mengajak semua kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi," tuturnya.
 
Oleh karena itu, Anies menilai keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. 

Ia meminta pemerintah tidak menempatkan diri sebagai pelaku terpenting.(medcom/red)