Mahfud MD Tegas Sebutkan Pegawai Kemenko Polhukam Netral

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau jajaran pegawai di kementeriannya tersebut untuk netral dan tidak terlibat politik praktis. Imbauan itu disampaikan setelah dirinya resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud MD Imbau Pegawai Kemenko Polhukam Netral

"Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik serta tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (20/10/2023).

"Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah. Tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," katanya, menegaskan.

Menurutnya, persoalan Capres dan Cawapres adalah urusannya ebagai pribadi bukan sebagai Menko Polhukam. Oleh karena itu, dia meminta pegawai Kemenkopolhukam agar tidak terlibat dalam urusan dukung mendukung terhadap dirinya, dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam,” ujarnya.

Mahfud berpesan, agar tugas-tugas yang selama ini dilakukan sudah dengan baik untuk tetap diteruskan. Tentunya dengan tetap mengedepankan netralitas.

"Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral,"ujarnya.

Politik yang harus dikembangkan Kemenkoplhukam, kata Mahfud, adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.

"Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam,” ucapnya.

Mahfud menekankan pentingnya politik kebangsaan di kantor Kemenkopolhukam. Sedangkan politik elektoral dilakukan ketika dirinya berada di luar kantor Kemenkopolhukam.

“Sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenkopohukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’. Baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," ucapnya, mengakhiri