Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau stok beras di Pasar Johar Karawang dan melihat langsung pasokannya yang mulai berlimpah mendekati kondisi normal.(28/2/24).

Foto ilustrasi: Kantor Cabang Perum Bulog Karawang menggelontorkan 200 hingga 300 ton beras perhari di Pasar Johar Karawang, Jawa Bara

Menurut Bayu tambahan pasokan dari beras SPHP sebesar 300 ton perhari membuat pasokan beras di Karawang sudah mendekati pasokan normal sebagaimana biasanya.

"Sebelumnya pasokan di Pasar Johar cuma 500 ton perhari, dengan tambahan SPHP 300 ton menjadi 800 ton per hari dan ini sudah mendekati pasokan normal disini yang rata-rata sebesar 1.000 ton perhari," kata Bayu di Pasar Johar Kerawang, Rabu (28/2/2024).

Selanjutnya Sekretaris Paguyuban Pedagang Beras Pasar Johar Karawang Acin mengatakan saat ini kondisi harga beras di pasar tersebut ada penurunan harga sebesar Rp 1.000 sampai Rp 1.500 perkilo.

"Untuk beras lokal Demak harganya sudah turun dari 14.500 perkilo menjadi Rp13.500 perkilo. Sementara untuk beras premium yang tadinya Rp16.000 perkilo sekarang menjadi Rp14.500 perkilo," katanya.

Menurut Acin, dengan adanya tambahan pasokan beras Bulog di Pasar Johar sangat berdampak terhadap penurunan harga beras.

Selain Pasar Induk Beras Cipinang yang merupakan pasar grosir tingkat konsumen, Pasar Johar Karawang merupakan pasar grosir produsen yang juga mempengaruhi kondisi perberasan di Jabodetabek.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dikutip dari siaran pers BPMI Setpres menyebutkan, Presiden meminta, seluruh jajaran menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Sekaligus mempercepat pembagian bantuan kepada masyarakat, guna mendukung aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

“Saya minta seluruh kementerian/lembaga yang terkait supaya waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga, percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial,” kata Presiden.

Di samping itu, Kepala Negara juga memerintahkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung arus mudik Lebaran 2024.

“Cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira itu setiap tahun kita selalu persiapkan, karena ini adalah event tahunan,” ujarnya.

Dalam SKP juga dibahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025. Presiden menekankan kepada jajarannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dalam penyusunan RKP dan kebijakan fiskal tersebut.

“RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres [pemilihan presiden] 2024. Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU [Komisi Pemilihan Umum], maka RAPBN [Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara] Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” tandasnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris, baru saja masuk ke resesi itu, sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan, jika terjadi gejolak dan krisis,” ujarnya.

Presiden menambahkan, penyusunan kebijakan fiskal juga harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang tengah dilakukan di tanah air.

“Untuk postur makro fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya. (*)