Menko Yusril Bilang Kualat Kalau Tidak Bantu Aceh
Sydney: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmennya untuk terus membantu Aceh. Ia bahkan menyebut akan "kualat" jika mengabaikan perjuangan rakyat Aceh.
 |
| Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut dirinya bisa kualat kalau tidak bantu Aceh (Foto: Kemenko Hukum dan Imipas) |
Pernyataan ini ia sampaikan saat bertemu tokoh masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, Kamis (19/6/2025). "Saya kualat dengan Tengku Daoed Beureueh dan Prof Osman Raliby kalau sampai saya tidak membantu masyarakat Aceh," tegas Yusril.
Yusril mengaku telah mengenal tokoh-tokoh besar Aceh sejak akhir 1970-an. Ia bahkan mengaku yang mengusulkan nama Nanggroe Aceh Darussalam dan legalisasi qanun sebagai bagian dari implementasi syariat Islam di Aceh, jauh sebelum MoU Helsinki diteken.
Ia juga mengklarifikasi ucapannya soal kedudukan MoU Helsinki dan UU Nomor 24 Tahun 1956 dalam polemik status empat pulau. Yusril menegaskan, pernyataannya bukan bentuk pengingkaran terhadap MoU Helsinki, melainkan penjelasan hukum berbasis regulasi yang berlaku saat ini.
“Saya heran kalau ada yang menuduh saya tak menghargai MoU Helsinki. Saya justru terlibat langsung saat proses itu berlangsung,” ujar Yusril, yang kala itu menjabat Mensesneg.
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau menjadi bagian dari Provinsi Aceh berdasar kesepakatan 1992. Kesepakatan tersebut diteken Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar atas arahan Presiden Soeharto.
“MoU Helsinki adalah semangat bersama. Namun, soal batas wilayah ada rujukan administratif lain yang lebih relevan,” Yusril menjelaskan.
Yusril juga menyerukan agar tidak ada kesalahpahaman yang memperkeruh hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. Ia menyatakan siap berdialog dan menjelaskan secara terbuka jika diperlukan.
