Menurut Bambang, pariwisata seharusnya menjadi motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, realitas di lapangan menunjukkan alokasi anggaran masih jauh dari memadai.
“Komposisi anggaran masih didominasi belanja pegawai. Penambahan CPNS dan P3K membuat belanja pegawai membengkak, sehingga sektor lain, termasuk pariwisata, terpinggirkan,” ujar Bambang, Rabu (15/10/2025).
Ia juga mengungkapkan, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan sekitar 2,6 persen. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program kerja.
“Penurunan dana transfer berdampak langsung pada pengelolaan anggaran. Maka, PAD harus dioptimalkan untuk menutup kekurangan tersebut,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Bambang menambahkan, pencapaian target PAD akan terlihat saat pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPRD. Ia memastikan Komisi II tetap konsisten mendorong sektor pariwisata agar mendapat ruang yang layak dalam perencanaan pembangunan.
“Kami akan terus mendukung agar sektor pariwisata dan sektor lainnya bisa berkembang dengan baik,” pungkasnya.(*)

