 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa |
“Nilainya sangat besar, bisa mencapai ratusan triliun. Tapi tentu kita perlu hitungan yang cermat, karena saat ini kajiannya masih berlangsung,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan yang dipimpin Raja Juli Antoni. Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, terutama melalui sistem pertukaran data digital antarinstansi.
“Selama ini sudah ada kolaborasi, namun belum maksimal karena kendala teknis di lapangan. Dengan MoU ini, koordinasi akan jauh lebih erat dan transparan,” kata Purbaya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, kolaborasi lintas kementerian ini bukan sekadar soal pendapatan, tetapi juga menjaga kelestarian hutan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan.
“Kami berharap setiap rupiah dari PNBP bisa kembali ke alam digunakan untuk pelestarian taman nasional, rehabilitasi hutan, dan penegakan hukum di lapangan,” ujar Raja Juli.
Melalui kerja sama ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga pilar keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.(*)
