 |
| Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (tengah) saat konferensi pers di Kantor Kemenkum, Jakarta. (Foto) |
Menurut Supratman, hal ini sebagai bentuk tindak lanjut pelayanan administrasi hukum partai politik di Kementerian Hukum. Ia menyebut, langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi pelayanan publik di bawah Kementerian Hukum.
“Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum yang menyangkut soal anggaran dasar, pergantian lambang partai, dan susunan kepengurusan kepada Sekjen PSI. Suratnya baru saya terima kemarin dan tadi malam sudah saya tanda tangani di SK PSI,” kata Supratman Andi Agtas saat konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Dengan penyerahan SK ini, kata Supratman, struktur baru kepengurusan PSI secara resmi telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian dan kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, dalam memperoleh layanan administrasi hukum.
“Penyerahan surat keputusan ini adalah bagian dari transformasi pelayanan di Kementerian Hukum. Kami ingin memastikan setiap pemangku kepentingan, termasuk partai politik, mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam layanan administrasi hukum,” ujar Supratman Andi Agtas.
Sementara, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengapresiasi kepada Kementerian Hukum atas pelayanan cepat dalam penerbitan SK kepengurusan, anggaran dasar, dan lambang partai. Ia menyebut, Kemenkum telah menunjukkan komitmen nyata terhadap transformasi pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis digital.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menteri, karena kami merasa sangat dilayani. Bahkan dilayani dengan super cepat sekali,” ujar Raja Juli Antoni.
Lebih lanjut, Raja Juli berharap, pelayanan cepat Kementerian Hukum ini dapat menjadi inspirasi bagi kementerian lain. Khususnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kerja cepat ini sangat menginspirasi dan mudah-mudahan semangat pelayanan publik seperti ini bisa menular ke kementerian lain. Bagi PSI, ini menjadi kabar baik untuk terus bersiap menuju target 2029,” ujar Raja Juli Antoni menutup pernyataannya.(*)
