Menkeu Rombak Bea Cukai, DPR Nilai Momentum Pembenahan Fundamental
Jakarta ; Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun merespons, langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan. Yakni, Menkeu Purbaya berencana merombak internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
 |
| Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun (Foto: Dokumentasi/Humas DPR RI) |
Ketua DPP Golkar ini menilai, langkah tersebut harus dimamfaatkan sebagai momentum pembenahan fundamental untuk menutup celah kebocoran. Sekaligus, mengoptimalkan penerimaan negara sebagai penopang utama APBN.
“Komisi XI DPR memandang sinyal restrukturisasi ini sebagai langkah yang tepat dan layak didukung. Reformasi Bea Cukai jangan dimaknai sebatas rotasi atau mutasi rutin, tetapi harus benar-benar menyentuh pembenahan integritas aparatur," kata Ketum DEPINAS SOKSI ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Misbakhun menekankan, penting melakukan penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan DJBC. Apalagi, peran strategis Bea Cukai masih dihadapkan pada tantangan kebocoran penerimaan negara.
"Praktik impor ilegal hingga modus undervaluation, berdampak langsung pada kesehatan fiskal nasional. Karena itu, perombakan di tubuh Bea Cukai harus menyasar kepada aspek krusial," ucap Misbakhun.
Aspek krusial yang dimaksudnya itu, kata Misbakhun, terutama penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan internal (SPI). SPI itu, guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepatuhan.
"Urgensi reformasi ini semakin kuat jika dikaitkan dengan kinerja penerimaan negara 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target APBN. Kita tidak bisa masuk 2026 dengan pola kerja yang sama, sementara target penerimaan terus meningkat," ujar Misbakhun.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan merombak pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pekan depan. Perombakan pejabat bea cukai tersebut akan dilakukan di lima pelabuhan besar.
"Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam dan Medan," kata Purbaya, di kantornya, Selasa 27 Januari 2026. Menteri Purbaya tidak menyebut pelabuhan besar berkelas internasional lainya seperti Makassar.
Sebagian dari para pejabat itu terpaksa akan dirumahkan sebagai dampak perombakan. "Sebagian lagi enggak, tergantung doa mereka nanti malam," ucap Purbaya.
Sebagai pengganti dari pejabat yang dirumahkan, Menkeu akan menempatkan pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak. "Dari pajak yang kita anggap masih bisa kerja dengan baik," ujarnya.(*)
