KPK Mulai Sorot Tajam Pokir Legislatif di Daerah
Jakarta : Alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) legislatif di tingkat daerah kini masuk dalam radar pengawasan ketat.(25/6/26).
 |
| Foto ilustrasi |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menaruh perhatian serius terhadap tata kelola dan mekanisme pengguliran dana hibah.
Pokir yang melekat pada setiap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten maupun Kota di seluruh Indonesia.
Lembaga antirasuah tersebut bahkan telah menerbitkan peringatan keras yang meminta seluruh pimpinan dan anggota DPRD di daerah untuk meninjau kembali kalkulasi alokasi dana Pokir dalam struktur anggaran mereka.
Langkah preventif ini diambil guna menutup celah potensi tindak pidana korupsi yang kerap mengintai postur anggaran sisa tersebut.
"Kami ingatkan setiap DPRD untuk meninjau ulang alokasi dana Pokir. Ini rawan terjadi penyimpangan," tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta saat memberikan keterangan beberapa waktu lalu.(*)
