Hari ini
Cuaca 0oC
Breaking News

KSP Tegaskan Program MBG Terus Dilanjutkan

Jakarta : Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan pembenahan internal.(21/6/26).
Foto ilustrasi

Menurut Dudung, pergantian pimpinan serta proses hukum yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai persoalan dan memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi demi memperbaiki tata kelola program.

“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujar Dudung dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Ia memastikan berbagai kendala yang terjadi tidak akan menghentikan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.

“Presiden memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi harus belajar dari persoalan tersebut dan memperbaiki sistemnya,” katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, KSP telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah SPPG yang telah menjalankan operasional sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Menurut Dudung, satuan pelayanan yang telah memenuhi standar tersebut dapat dijadikan percontohan untuk diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

Ia juga menyebut sistem pengawasan program MBG kini diperketat agar pelaksanaannya lebih bersih, transparan, dan terukur. KSP pun membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program dan melaporkan jika ditemukan penyimpangan.

Selain itu, pemerintah memastikan distribusi makanan bergizi diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan, termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).(*)

Hide Ads Show Ads