Akibat Marak Kasus Keberangkatannya Tak Resmi, Imigrasi Perketat Pengawasan Paspor Haji dan Umrah

Kalsel : Maraknya kasus keberangkatan jemaah haji dan umrah yang bermasalah membuat pihak Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin memperketat proses penerbitan paspor. Setiap calon jemaah haji atau umrah yang mengajukan paspor untuk keperluan ibadah akan menjalani pemeriksaan administrasi dan wawancara lebih mendalam guna memastikan tujuan perjalanan serta kelengkapan dokumen yang dimiliki.(4/8/26).

Imigrasi Perketat Pengawasan Paspor Haji dan Umrah

Pengawasan ini juga menjadi upaya untuk mencegah penyalahgunaan paspor untuk keberangkatan haji nonprosedural maupun penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, langkah tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban oknum biro perjalanan yang tidak bertanggung jawab.

"Setiap pengurusan paspor itu kan menggunakan aplikasi M-Paspor. Apabila pada saat wawancara ditemukan atau indikasi akan melakukan perjalanan sebagai pekerja migran yang nonprosedural atau haji yang tidak sesuai prosedur, tentu akan kita tunda keberangkatannya. Apabila ada jemaah haji yang indikasi berangkat apa melaksanakan ibadah haji menggunakan visa bekerja atau tidak sesuai, itu kita tolak keberangkatannya. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan penyelenggara ibadah umrah itu yang terdaftar. Penyelenggara ibadah umrah itu yang terdaftar, artinya jangan diini-ininya harga yang murah. Kemudian jadi harus pastikan, gunakanlah penyelenggara ibadah umrah yang memang sudah terdaftar di Kementerian Haji dan Umrah," ujar Yoga, Senin, 3 Agustus 2026.

Pihak Imigrasi mengimbau masyarakat agar waspada dalam memilih jasa penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Pilihlah biro perjalanan resmi dan memiliki izin yang sah, serta jangan tergiur dengan tawaran biaya murah atau janji keberangkatan cepat tanpa kejelasan visa dan dokumen perjalanan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat berlangsung aman sesuai ketentuan yang berlaku.(*)

Berita Terkait