Ma’ruf Amin: NU Harus Jadi Gerakan Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Ma’ruf menjelaskan, salah satu fondasi penting NU adalah fikrah keulamaan yang diwariskan melalui sanad keilmuan dan turats. Pemahaman keagamaan tersebut tidak berhenti pada teks, tetapi harus mampu diterapkan secara kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Ia menyebut fikrah Nahdlatul Ulama sebagai fikrah tawassuthiyah, yakni cara berpikir moderat yang tidak terjebak pada sikap tekstual yang kaku maupun liberal yang tercerabut dari akar tradisi keilmuan.

“Fikrah Nahdiyah yang menjadi landasan Nahdlatul Ulama adalah fikrah yang tawassuthiyah. Moderat, tidak tekstual, tidak liberal,” kata Ma’ruf Amin, dikutip dari siaran persnya, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Ma'ruf, dinamika zaman menuntut adanya kemampuan menggunakan manhaj dalam merespons persoalan-persoalan baru. Warisan ulama, katanya, bukan hanya berupa aqwal atau pendapat, tetapi juga manhaj atau metodologi berpikir.

Karena itu, ketika tidak ditemukan jawaban langsung dalam pendapat-pendapat terdahulu, perkembangan persoalan dapat direspons melalui berbagai metode seperti ilhaq, qiyas, istishlah, istihsan, dan saddudz dzari’ah. Sementara terhadap pendapat yang sudah tidak relevan dengan kondisi zaman, diperlukan verifikasi terhadap relevansinya.

“Turats kita tetap pakai, tetapi ketika tidak bisa dipakai, kita melakukan pendapat yang lain. Ini landasan berpikirnya,” ucapnya.

Dalam konteks keumatan, Ma’ruf Amin menyebut terdapat dua tugas besar yang perlu dijalankan, yaitu himayatul ummah atau menjaga umat dan taqwiyatul ummah atau memperkuat umat.

Himayatul ummah, menurutnya, dilakukan dengan menjaga umat dari berbagai pemikiran dan pemahaman yang menyimpang, baik yang terlalu tekstual maupun yang kehilangan akar tradisi keilmuan.

Sebaliknya, taqwiyatul ummah dilakukan melalui penguatan kapasitas umat, terutama melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Dalam bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya mempertemukan dua orientasi keilmuan yang ia ibaratkan sebagai majma’ul bahrain, yakni pertemuan dua lautan. Pertama, menyiapkan kader yang memiliki pemahaman agama yang mendalam (mutafaqqihina fid-din). Kedua, menyiapkan generasi yang menguasai sains dan teknologi untuk membangun kehidupan dan peradaban.

“Pendidikan kita yang harus kita siapkan sekarang ini supaya memberi kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara lebih besar,” ujarnya.

Sementara dalam bidang ekonomi, Ma’ruf Amin mengingatkan kembali sejarah Nahdlatut Tujjar, gerakan kebangkitan para pengusaha yang dirintis para ulama bahkan sebelum berdirinya NU.

Ia menilai gagasan tersebut sangat visioner karena kekuatan ekonomi, khususnya para pengusaha, merupakan salah satu fondasi penting bagi kemandirian gerakan sosial dan keumatan.

NU dan Komitmen Kebangsaan

Dalam dimensi kebangsaan, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kecintaan terhadap tanah air telah menjadi bagian penting dari tradisi perjuangan ulama dan NU.

Ia mengaitkannya dengan semangat Yalal Wathan dan konsep hubbul wathan minal iman. Menurutnya, sebelum Indonesia merdeka, para ulama telah menanamkan kesadaran kebangsaan melalui gerakan Nahdlatul Wathan atau kebangkitan tanah air.

Semangat tersebut kemudian semakin nyata dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia mengingatkan peran Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari yang mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang kemudian menjadi salah satu momentum penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

“Ini bagian daripada gerakan kebangsaan Nahdlatul Ulama,” tegasnya.

Ma’ruf kemudian menawarkan dua prinsip dalam membangun gerakan kebangsaan, yaitu hifzhul wathan, menjaga tanah air, dan ‘imaratul wathan, memakmurkan tanah air.

Ia menjelaskan bahwa menjaga tanah air tidak hanya berarti mempertahankannya dari ancaman, tetapi juga menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat.

Empat Bingkai Kerukunan

Lebih lanjut, Ma’ruf menjelaskan pentingnya empat bingkai dalam menjaga kerukunan bangsa, yakni bingkai politis, yuridis, sosiologis, dan teologis.

Bingkai politis berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan konsensus nasional yang tercermin dalam empat pilar kebangsaan. Bingkai yuridis berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan aturan yang tidak diskriminatif serta mendukung kerukunan.

Sementara itu, bingkai sosiologis diwujudkan melalui penghargaan terhadap local wisdom atau kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah Indonesia.

Adapun bingkai teologis diwujudkan melalui pengembangan teologi kerukunan, termasuk penggunaan narasi-narasi keagamaan yang membangun perdamaian, bukan narasi yang memicu konflik.

“Bagaimana menggunakan narasi-narasi kerukunan, bukan narasi konflik,” pesannya.

Memakmurkan Tanah Air melalui Inovasi

Ma’ruf juga menekankan bahwa memakmurkan tanah air merupakan bagian dari amanah keagamaan. Pembangunan harus dilakukan dengan menjaga kebaikan yang telah ada sekaligus menambah kebaikan melalui inovasi.

Ia mencontohkan pembangunan bendungan, irigasi, pengembangan teknologi, hingga hilirisasi sebagai bentuk upaya meningkatkan kemanfaatan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang merupakan bagian dari muqawwimatul hayat atau penopang kehidupan. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan tidak menjadi sumber konflik.

“Hati-hati sama tambang. Jangan sampai kita kena jerat tambang. Jangan rebutan tambang,” pesannya.

Kepemimpinan NU Harus Mampu Melakukan Islah

Ma’ruf Amin menekankan bahwa kemampuan NU menjalankan misi keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya.

Ia menegaskan bahwa pemimpin NU ke depan setidaknya harus mampu menjalankan dua bentuk islah, yaitu mendamaikan dan menyatukan, serta melakukan perbaikan terhadap gerakan organisasi.

Islah dalam arti pertama adalah menyatukan seluruh potensi NU dan mencegah perpecahan, perselisihan, kebencian, serta permusuhan.

“Pemimpin NU ke depan, paling tidak dia mampu melaksanakan dua hal: al-islah wal-islah,” tegasnya.

Menurutnya, prinsip yang harus dikedepankan adalah mendahulukan kemaslahatan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Takdimu mashlahatil jam’iyah ‘ala mashlahatil fardiyah wa at-tha’ifiyah. Mendahulukan maslahat jam’iyah NU daripada maslahat pribadi maupun maslahat kelompok,” jelasnya.

Sementara islah dalam arti kedua adalah memperbaiki gerakan NU agar kembali berlandaskan pada fikrah dan manhaj Nahdlatul Ulama. Gerakan organisasi harus mampu menjangkau berbagai bidang, mulai dari keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, keagamaan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kebudayaan.

Membangun NU “Ala Basirah”

Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas warga NU, tidak hanya dari sisi kuantitas.

Ia memperkenalkan gagasan “ber-NU ala basirah”, yakni menjadi warga NU berdasarkan pemahaman, kesadaran, dan landasan keilmuan yang kuat, bukan sekadar ikut-ikutan.

Menurutnya, warga NU harus memahami fikrah Nahdiyah, manhaj Nahdiyah, dan harakah Nahdiyah.

“Kenapa dia ber-NU? Alasannya kuat. Landasannya kuat. Tidak buta,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemahaman tersebut penting agar warga NU tidak mudah terbawa arus apabila terjadi perubahan atau pergeseran arah.

“Minimal pengurus dari PB, wilayah, cabang, ranting, semuanya harus ber-NU ala basirah,” pungkas Ma’ruf Amin(*).