APBN 2027 Disahkan 29 September 2026: Anggaran MBG Rp232,5 Triliun Jadi Prioritas, Subsidi BBM dan LPG Dipangkas Rp11,44 Triliun
Jakarta: Anggaran negara kembali menjadi sorotan setelah pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang APBN 2027 pada 29 September 2026.
 |
| APBN 2027 Disahkan 29 September 2026: Anggaran MBG Rp232,5 Triliun Jadi Prioritas, Subsidi BBM dan LPG Dipangkas Rp11,44 Triliun |
Dalam APBN 2027, total belanja negara ditetapkan Rp4.106 Triliun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama dengan usulan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp232,5 Triliun, disebut-sebut sebagai anggaran terbesar.
Di sisi lain, anggaran subsidi energi mengalami penyesuaian turun Rp11,44 triliun. Dari usulan awal Rp272,94 triliun menjadi Rp261,5 triliun yang disahkan.
Pemangkasan postur anggaran ini didominasi oleh efisiensi pada subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kg. Sementara itu, untuk subsidi listrik, nilainya dipastikan tidak mengalami perubahan dan tetap Rp130,11 triliun.
Secara rinci, anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg disepakati turun menjadi Rp131,39 triliun dari yang sebelumnya direncanakan Rp143,84 triliun. Khusus LPG 3 kg turun dari Rp114,14 triliun jadi Rp103,05 triliun.
Penurunan alokasi dana ini berbanding lurus dengan koreksi target volume penyaluran di lapangan: BBM Subsidi jadi 19,56 juta kiloliter (dari 20,09 juta KL) dan LPG 3 kg jadi 8 juta metrik ton (dari 8,95 juta MT).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa penurunan alokasi ini bukan berarti perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil berkurang.
"Perlu kami jelaskan kepada sidang dewan yang terhormat, kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian terhadap rakyat miskin menurun," ujar Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurut DPR, kunci kebijakan justru berada pada pembenahan data penerima subsidi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan anggaran lebih efisien.
Kebijakan ini memunculkan perhatian publik. Di satu sisi, program MBG ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Di sisi lain, subsidi BBM dan LPG memiliki peran penting dalam membantu menjaga pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada energi bersubsidi.
Besarnya alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari manfaat program, ketepatan sasaran penerima, hingga dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Redaksi Pelita Karawang - Mengacu Dokumen Resmi APBN 2027
