Dari Isu BBM Langka Hingga Karhutla, Said Didu Nilai Tiga Menteri Layak Dievaluasi

Jakarta - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tuntutan perombakan kabinet kembali mengemuka. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu berpandangan bahwa tiga menteri perlu segera diganti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(24/10/26).

Tiga nama yang menjadi perhatian Said Didu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dalam komentarnya, Said Didu turut mengaitkan posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM dengan dinamika politik yang melibatkan Solo dan Gibran Rakabuming Raka.

"Menteri ESDM simbol Solo dan sepertinya menyatakan tetap setia pada Solo dalam kasus Gibran ini saya dengar-dengar isunya," ujar Said Didu dalam tayangan kanal YouTube Refly Harun Official, sebagaimana dikutip Rabu (21/10/2026).

Selain persoalan politik yang disinggung tersebut, Bahlil juga menghadapi sorotan terkait isu pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg). Laporan mengenai kelangkaan kedua komoditas itu di sejumlah daerah memicu perhatian masyarakat, mengingat BBM dan LPG bersubsidi memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan sehari-hari.

Kritik Said Didu juga diarahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dilaporkan berlangsung dalam waktu lama serta menyebabkan dampak kabut asap di sejumlah wilayah.

Persoalan Karhutla menjadi tantangan serius bagi pemerintah, terutama dalam upaya melindungi lingkungan dan meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat. Kondisi tersebut turut menempatkan kinerja sektor kehutanan dalam perhatian publik.

Adapun Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut disinggung dalam kaitannya dengan perkara dugaan korupsi yang berhubungan dengan lingkungan kementeriannya. Dalam informasi yang disampaikan, Nusron disebut telah dua kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut, tetapi belum memenuhi panggilan itu.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Said Didu memandang pergantian tiga menteri itu layak dipertimbangkan pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menilai evaluasi terhadap para pembantu presiden diperlukan agar pemerintah dapat memperbaiki kinerja sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.(*)