MBG Saat PJJ Jadi Sorotan! DPR Usul Orang Tua Ambil Makanan Bergizi Gratis ke Sekolah Selama Karhutla
JAKARTA, — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan menyusul penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pasalnya, kebijakan PJJ membuat distribusi MBG di sekolah-sekolah ikut terhenti. Padahal program unggulan pemerintahan Prabowo ini bertujuan menjaga pemenuhan gizi harian siswa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar program MBG tetap berjalan melalui mekanisme pengambilan makanan oleh orang tua siswa di sekolah.
Menurut legislator Partai Golkar tersebut, mekanisme ini perlu dibahas dan disepakati bersama oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak sekolah, dan wali murid. Pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan kondisi orang tua agar tidak menambah beban mereka.
"Harus ada kesepakatan bersama antara SPPG, sekolah, dan orang tua. Jangan sampai niat baik menjaga gizi siswa malah menambah beban orang tua yang rumahnya jauh dari sekolah atau sedang kesulitan karena karhutla," kata Yahya.
Yahya meminta pemerintah mengkaji secara mendalam kebijakan penghentian sementara MBG selama PJJ. Pasalnya, penghentian dalam waktu yang tidak menentu dikhawatirkan berdampak pada pemenuhan gizi siswa sekaligus keberlangsungan operasional SPPG.
Jika MBG berhenti terlalu lama, rantai pasok bahan pangan, tenaga dapur SPPG, dan petani lokal yang menjadi mitra juga akan terganggu.
Ia juga menegaskan bahwa pemberian MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, harus tetap diprioritaskan untuk mendukung upaya pencegahan stunting. Kelompok ini tidak terpengaruh PJJ sekolah, sehingga distribusinya wajib tetap berjalan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang dalam naskah sebelumnya tertulis Sudaryono, menjelaskan bahwa distribusi MBG di sekolah disesuaikan dengan waktu diterimanya pemberitahuan resmi penghentian dari pemerintah daerah.
Jika makanan sudah terlanjur disiapkan di dapur SPPG, makanan tersebut tetap didistribusikan agar tidak terbuang dan mubazir. Prinsipnya, makanan yang sudah matang harus segera disalurkan.
Kebijakan PJJ akibat karhutla sendiri diperkirakan akan terus diperpanjang tergantung kualitas udara. Oleh karena itu, DPR mendorong BGN segera mengeluarkan SOP khusus distribusi MBG saat kondisi darurat seperti PJJ, banjir, atau bencana lainnya.
Publik kini menunggu, apakah skema orang tua ambil makanan ke sekolah akan menjadi solusi, atau pemerintah menyiapkan mekanisme distribusi door-to-door melalui kader posyandu.(*)
