PELITAKARAWANG.COM-.Rencana pemerintah menerapkan sistem perangkingan untuk mengisi formasi CPNS 2018 yang kosong, juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.

Legislator PKS ini meminta pelaksanaan kebijakan tersebut harus transparan supaya tidak menimbulkan protes dari jutaan peserta lainnya. Terlebih, ada yang khawatir muncul calo-calo CPNS.

"Kalau memang itu mau dirangking ya sebaiknya setransparan mungkin. Berarti orang harus tahu dong saya rangking berapa, supaya tidak protes," ucap Fikri, Kamis (15/11).

Bila pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sepihak dan prosesnya tertutup, maka tidak tertutup kemungkinan ada kecurigaan dari kalangan peserta seleksi. Dan itu jelas tidak baik.

"Sebaiknya pemerintah membuka saja (nilai SKD semua peserta), supaya tidak dituduh macam-macam. Supaya peserta juga paham, saya rangking sekian, jadi kalau memamg nilainya jauh di bawah ya enggak usah protes," tandasnya.