Data Bansos Gubernur Masih Banyak Yang Double BPNT-PKH di Karawang
Rabu, April 22, 2020
Data yang kembali di kirim Gubernur Jawa Barat ke Karawang yang akan menerima bantuan sosial, jumlahnya sekitar 17 ribuan KK. Data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu, ternyata masih menjadi bahan evaluasi para Kepala Desa, menyusul jumlah KPM calon penerima yang kurang dari ratusan KK di hampir setiap desa itu, masih ada beberapa sasaran yang ternyata doubel sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH), disisi lain Gubernur Ridwan Kamil sendiri yang memberikan arahan bahwa bansosnya itu menyasar kepada non PKH dan BPNT.
"Semua sudah serba aplikasi dan online, tapi mengapa kok data calon penerima Bansos Gubernur, ternyata juga adalah penerima BPNT dan PKH ? Sudah online dan berteknologi, kok masih doubel, " Heran Kades Muara, Iyos Rossi kepada pelitakarawang.com Rabu (22/4).
Doubel yang begini sambungnya, yang kembali membuat kades bingung dan hampir terjadi di setiap desa. Antisipasinya, maka data-data ini harus di musyawarahkan ulang kelayakannya bersama BPD dan LPM Desa. "Justru yang doubel begini yang harus di evaluasi lagi, padahal ini DTKS, " Katanya.
Senada dikatakan Kades Karangtanjung Kecamatan Lemahabang, Juhari SH bantuan gubernur ini menyusut cukup banyak dari jumlah ajuan. Sementara yang masuk, datanya justru adalah penerima BPNT dan PKH juga dilapangan. Belum lagi, ia kemarin di datangi para pemuda desa yang mengaku di PHK di perusahaan yang ingin di daftarkan menerima bansos, sementara yang di input itu bukan perorangan KTP, tapi berdasarkan KK yang masuknya dalam kategori apa di Non DTKS. " Usulan di tolak, yang di terima data ternyata masih yang doubel PKH dan BPNT, padahal Gubernur sendiri yang bilang penerima bansos itu adalah non PKH dan non BPNT, " Keluhnya. (Rd)
