PERAN SWASTA DIBUTUHKAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN
Kamis, Oktober 21, 2010
Penanganan Kemiskinan tidakhanya tanggungjawab Pemerintah tetapi juga tanggung jawabperusahaan swasta sedangkan pemerintah bisa sebagai fasilitator.
Respon swasta hingga saat ini masih minim dalam melakukanpenanganan kemiskinan. Dari 90 persen perusahaan swasta baru 25persen yang punya perhatian terhadap penganan kemiskinan, kataKoordinator Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemsikinan(TNP2K) Suahasil Nazara saat diskusi publik di Gedung DPR RIJakarta, Kamis (21/10).
Menurutnya, pelibatan semua stakeholder di Indonesia sangatdiperlukan seperti Corporate Social Responsibility (CSR)perusahaan. Tugas mereka menyediakan dana pengembangan masyarakatsebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial terhadap pengananankemiskinan.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yangjuga aktivis Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) UI YusufWibisono mengatakan, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat,pemerintah daerah, LSM dan peran swasta dalam penanganankemiskinan.
Jangan sampai muncul perbedaan persepsi antara elemen yang satudengan yang lainya, untuk itu dibutuhkan persamaan pandangan agarpenanganan kemiskinan dapat terwujud sesuai amanat UUD 1945,katanya.
Kalau perlu, tambahnya, TNP2K diperkuat lewat RUU Fakir Miskin,mengingat peran swasta yang ingin berpartisipasi dalam penanganankemiskinan sebaiknya, dan kalau perlu harus lewat TNP2K.
(Sumber:depkominfo.)
