Jika Social Distancing Gagal Pemerintah Bisa Mengambil Kebijakan Lockdown
Senin, Maret 23, 2020
PELITAKARAWANG.COM-.Virus Corona (Covid-19) terus meluas menjadi wabah penyakit di Tanah Air.Penyebaran virus ini sangat cepat.Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mengaku prihatin virus ini sudah masuk Sulsel.Masyarakat diimbaunya agar mematuhi seruan pemerintah soal social distancing. Aktivitas di luar rumah sebisa mungkin dihindari.
 |
Ashabul Kahfi. |
“Saya mendesak Pemerintah menyiapkan mekanisme pengawasan pelaksanaan pembatasan sosial ini, bahkan jika perlu melibatkan aparat keamanan, seperti TNI dan Polri,” imbuh Kahfi.
Jika pemerintah melakukan pembiaran, lanjut legislator dapil Sulsel I itu, maka langkah pembatasan sosial jadi sia-sia belaka. Ia berharap Pemerintah bisa mengambil kebijakan lockdown, jika social distancing gagal.Pemerintah juga diimbau menyiapkan semua perangkat medis yang dibutuhkan rumah sakit agar dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam melawan Corona. Keluhan yang paling mendesak adalah kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, dokter dan perawat adalah garda terdepan perlawanan tehadap Corona, tapi mereka harus melakukan tugasnya secara aman sesuai standar, agar tidak turut tertular. Selain itu, meski tenaga paramedis bekerja tanpa pamrih, Pemerintah perlu memberi insentif khusus untuk penanganan pasien Corona.
“Pemerintah harus menjalankan strategi active case finding, dengan proaktif melacak kasus suspect Corona di masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat hingga ke tingkat desa, bahkan RT/RW. Kita tidak boleh sekadar menunggu masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk melaporkan diri ke rumah sakit,” ucap Kahfi. Strategi ini, lanjutnya, harus diimbangi kesiapan Pemerintah menyiapkan alat uji virus Corona dalam jumlah yang memadai.
Alat ini harus segera didistribusikan ke berbagai daerah. Kahfi juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi soal Corona dari sumber yang tidak jelas, apalagi menyebarkan hoaks. Informasi yang tidak benar akan semakin meresahkan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Polri hendaknya proaktif mencegah penyebaran informasi bohong. “Kita patut waspada, namun jangan panik,” tutupnya.*ts
