Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan

DPRD : Tak Optimal Sasar UMKM, BKJ dan LKM Harus di Evaluasi

Redaksi
Tuesday, November 17, 2020, 12:55 WIB Last Updated 2020-11-17T05:55:59Z
Dua BUMD milik Pemkab Karawang, yaitu PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan PT BPR Karawang Jabar (BKJ) "disebut" selalu jadi sasaran kredit pinjaman PNS lintas eselon. Sementara, kedua BUMD yang dihadirkan untuk masyarakat itu, belum di optimalkan pengelolaannya dalam menyasar pemberdayaan ekonomi dan UMKM masyarakat Karawang. Parahnya, kedua BUMD yang setiap tahun di kucur penyertaan modal dari APBD ini, sesekali macet pengembaliannya dari para kreditur, termasuk sejumlah oknum PNS. 

"Kebijakan pinjaman harus lebih selektif lagi, fokuskan pada usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik pedagang maupun usahawan. Ini yang mesti kita evaluasi dari BUMD kita yang dua itu. Sebab, sesekali ada kemacetan dan sehat menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetap saja PNS itu menyumbang kemacetan pengembalian, ya walaupun jumlahnya gak terlalu gede, " Kata Anggota Komisi II DPRD Karawang, Ir Teddy Luthfiana disela-sela resesnya di Kopo Barat Desa Muktijaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Selasa (17/11). 

Kegiatan Reses DPRD Ir Teddy Luthfiana di Cilamaya Kulon

Dewan Golkar ini menambahkan, LKM saat ini sedang hempas masalah. Bahkan, jika menemui jalan buntu dan tidak bisa memberi solusi kesehatan keuangannya, jajaran direksi harus di intervensi evaluasinya oleh Pemkab. Sebab, perusahaan jika sudah tidak sehat atau ada masalah, berarti ada yang tidak beres dalam pengelolaannya. Sementara, Pemkab sudah gelontorkan penyertaan modal sebagaimana amanah peraturan daerah. Lain halnya dengan BKJ yang dulunya bernama PD BPR BKPD Cilamaya, karena BUMD ini tertib sehingga OJK memberikan disposisi bahwa keuangannya terbilang sehat, meskipun kolektabilitas atau piutang termasuk dari PNS masih sedikit macet.
"Kalau keuangannya tidak sehat, berarti ada yang gak beres dong di internal direksinya. Berarti harus ada ada evaluasi dari Pemkab, " Katanya. 

Biarkan sambung Teddy, semua PNS baik gaji, pensiunan, sertifikasi hingga TPP di garap BJB, tapi ia harapkan khusus perusahaan daerah bidang keuangan sekaliber BKJ dan LKM ini, fokus garapan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan pelaku ekonomi. "Dorong ini, Pemkab harus suntik modal lebih optimal untuk masyarakatnya soal ekonomi kerakyatan lewat BUMD yang di milikinya agar lebih berdaya, " Pungkasnya. (Rd)
Komentar

Tampilkan

  • DPRD : Tak Optimal Sasar UMKM, BKJ dan LKM Harus di Evaluasi
  • 0

Terkini