Pemerintah Fokus Buka Lapangan Pekerjaan Menjelang Bonus Demografi

Foto ilustrasi

Jumlah itu mencapai 60 persen dari 270 juta total penduduk Indonesia. Sisanya itu yang tidak produktif, baik lanjut usia (lansia) maupun sekarang yang tertunda masuk perguruan tinggi ataupun masih berada di sekolah menengah atas maupun kejuruan.

Hal tersebut dikatakan Menko PMK Muhadjir saat menjadi narasumber dalam sesi diskusi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, pada Kamis (27/5/2021).

“Saat ini masih banyak penduduk yang tergolong usia produktif akan tetapi masih menganggur. Per Februari 2021, tingkat pengangguran di Indonesia telah turun menjadi 6,26 persen, atau sebanyak 8,75 juta orang,” kata Muhadjir.

Akan tetapi, lanjutnya, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Tugas pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan melalui investasi besar-besaran mutlak harus dilakukan jik angkatan kerja betul-betul bekerja dan masuk ke dalam angkatan kerja produktif.

Lapangan pekerjaan yang produktif ini yang menjadi tantangan kita bersama. Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyebut Indonesia tidak ingin terperangkap menjadi negara dengan pendapatan menengah (middle income trap).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk membuka lapangan kerja bagi penduduk berusia produktif. Membuka lapangan kerja harus dilakukan.

Selain itu, pemerintah juga fokus mempersiapkan lapangan pekerjaan menghadapi puncak bonus demografi pada tahun 2030, di mana jumlah penduduk produktif mencapai puncaknya.

“Sehingga hal ini harus diantispasi oleh pemerintah dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jika kita berhasil memanfaatkan bonus demografi maka kita bisa menjadi negara maju dan tidak terjebak pada negara pendapatan menengah,” kata Menko Muhadjir.*Rls