Presiden Joko Widodo geram dengan jajarannya karena belanja pemerintah pusat, dari kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, masih didominasi oleh produk impor. Meskipun ada 842 produk yang dapat sebagai substitusi dan bisa dibeli lewat e-katalog.(15/6/22).

Presiden Jokowi

Dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Jokowi mengatakan bahwa terdapat produk substitusi yang diproduksi dari dalam negeri, yang bisa menggantikan produk impor tersebut.

“Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Jokowi menekankan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan ketiga efisien.

Menurut Presiden, anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD yang telah dikumpulkan dari pembayaran pajak dan PNBP seharusnya dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jokowi mengaku harus bicara apa adanya terkait kondisi saat ini.

“Maaf kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekalin kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh. Ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?” ucap Jokowi jengkel.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal agar produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat dan daerah.(zg)