×

Iklan

Indeks Berita

Pemerintah Resmi Buka Lowongan PPPK Tahun 2022

13 Sep 2022 | Selasa, September 13, 2022 WIB Last Updated 2022-09-13T15:52:56Z

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022).

Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.

"Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II)," kata Menteri Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022 seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Anas menguraikan, saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan.

Dia menegaskan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yaitu pemerataan SDM ASN. Rekrutmen pun harus jelas dan akuntabel. "Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran. Padahal Pak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa," ungkap Anas.

Foto Ilustrasi

Ketimpangan ini bukan semata-mata perkara jumlah saja, tetapi adanya fenomena ASN yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN.

Hal ini menyebabkan distribusi ASN menjadi tidak merata, disamping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil. Anas berharap bahwa ASN bukan menjadi ladang mencari pekerjaan tetapi untuk pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tetapi setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru," ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Anas menilai seberapa banyak pun ASN tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan yang direkrut, ketimpangan akan terus terjadi. "Sehingga kita berdiskusi dengan pemda karena tidak mungkin ini diselesaikan oleh pemerintah pusat saja kalau tidak ada goodwill semua kepala daerah," imbuhnya.

Anas telah berdiskusi dengan BKN terkait aturan bagi ASN yang akan bekerja di instansi pemerintah harus melakukan perjanjian agar mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati.

Kebijakan ini diharapkan bisa didukung dengan sistem yang mumpuni agar manajemen kepegawaian lebih tertata. Kebijakan ini pun diharapkan bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.

Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN, Anas sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Mantan Kepala LKPP ini pun telah berkonsolidasi dengan Menteri Kesehatan untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.

"Aspirasi asosiasi pemda harus kita respons dan kolaborasi ini memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Ini kita tempuh dalam rangka mencari alternatif agar ke depan birokrasi kita bisa lebih hebat," ujar Anas.

Masih di Segel, SK Penetapan Formasi Seleksi PPPK Karawang 2022 Siap di Umumkanm

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akhirnya merilis penetapan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2022 pada Selasa 13 September ini. Hal itu terungkap pendistribusiannya di sela-sela Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta.
Foto : SK Penetapan Formasi PPPK Pemkab Karawang Sudah Turun, Segel Bakal di Buka Bupati

Sejumlah perwakilan BPKPSDM Daerah tanpa kecuali Karawang ikut serta dalam kegiatan Rakor tersebut dan sudah menerima lampiran amplop jumlah formasi seleksi PPPK di Karawang.

"Titik nol nya dari sini dan SK penetapan formasi PPPK pemkab Karawang 2022 sudah kami terima. Soal jumlahnya nanti di publikasikan, karena amplop masih di segel dan akan di buka langsung oleh Bupati Karawang, " Kata Kabid Pengadaan dan Pemberhentian ASN BKPSDM Karawang, Taopik Maulana.

Formasi Pemkab Karawang, sebut Opik, mengusulkan formasi kepada BKN sebanyak 3.104 formasi, baik guru, tenaga kesehatan dan OPD lainnya. Adapun jumlah formasi yang di terima BKN, masih tersegel rapi dan segera di umumkan oleh Ibu Bupati. (Rd)

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS