DPR Minta Pemerintah Pastikan Perlindungan WNI Pascakerusuhan di Nepal
 |
| Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan |
Ia menekankan keselamatan WNI di luar negeri adalah mandat konstitusional negara.
Junico mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta seluruh perwakilan diplomatik Indonesia memastikan evakuasi berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tanpa diskriminasi.
"Tidak boleh ada satu pun WNI yang ditinggalkan dalam situasi krisis," ujar Junico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Data Kemlu mencatat terdapat 134 WNI di Nepal. Dari jumlah tersebut, 78 orang tengah melakukan kunjungan singkat untuk wisata maupun urusan bisnis, sementara 56 lainnya menetap karena sudah berkeluarga di sana.
Hingga saat ini, Kemlu telah memfasilitasi pemulangan 57 WNI dari kelompok kunjungan singkat, sementara sisanya masih dievakuasi secara bertahap.
Meski kondisi Kathmandu mulai stabil setelah dilantiknya Perdana Menteri Interim Sushila Karki, Kemlu tetap mengimbau WNI menunda perjalanan ke Nepal sampai situasi benar-benar pulih.
Aktivitas publik seperti pusat belanja dan destinasi wisata sudah kembali berjalan, meski aparat militer dan kepolisian masih berjaga di sejumlah titik.
Junico menyampaikan apresiasi kepada Kemlu dan perwakilan Indonesia di Nepal yang telah membantu pemulangan WNI.
“Tentunya kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kepulangan saudara-saudara kita dari Nepal,” kata Junico
Meski begitu, ia mengingatkan perlindungan tidak boleh berhenti hanya pada proses pemulangan. Pemerintah juga diminta memfasilitasi kebutuhan WNI yang memilih bertahan di Nepal.
"Baik kebutuhan logistik maupun keamanan, hingga pendampingan psikologis maupun administratif bagi para WNI yang terdampak," tutur Nico.
Ia menilai, dampak traumatis akibat kerusuhan harus ditangani dengan pendekatan yang manusiawi agar WNI dapat kembali menjalani aktivitas dengan tenang.
"Pendampingan jangan sekadar untuk memulangkan, tapi membantu dan memfasilitasi kebutuhan mereka yang memilih bertahan," ucap Junico.
Selain itu, Junico juga menekankan pentingnya komunikasi antara WNI di Nepal dengan keluarganya di Indonesia.
“Termasuk keluarga WNI di sini juga butuh difasilitasi apabila kesulitan berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang ada di Nepal,” kata Junico
Ke depan, ia mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi krisis di seluruh perwakilan RI di luar negeri.
Menurutnya, setiap potensi eskalasi politik dan keamanan di negara sahabat harus diantisipasi agar WNI mendapat perlindungan sedini mungkin.
“Melindungi segenap bangsa Indonesia tidak berhenti di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar setiap WNI, di manapun mereka berada, mendapat jaminan perlindungan penuh dari negara,” tutur Nico.(*)
