DPRD Jabar Soroti Kompensasi Penutupan Tambang, Anggaran Belum Jelas

Bandung: Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, Doni Maradona, menyoroti kebijakan kompensasi bagi masyarakat terdampak penutupan tambang. Ia mengungkapkan, kompensasi yang dijanjikan sebesar Rp3 juta per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap penerima akan mendapatkan Rp9 juta.

“Korban yang sudah didata oleh Dinas Pemerintahan Desa dan Dinas Pembangunan Desa ada sekitar 9.300 orang. Kalau kita anggap 10.000 penerima, berarti total anggaran mencapai Rp90 miliar. Tapi itu tidak ada mata anggarannya di APBD,” ujar Doni, Selasa (9/12/2025).

Menurut Doni, Gubernur Jawa Barat menyebut penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) sebagai sumber dana kompensasi, dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Namun, ia menilai langkah tersebut janggal karena peristiwa penutupan tambang sudah terjadi di tahun 2025.

“Kalau pakai BTT, harusnya diselesaikan tahun ini. Faktanya, baru sekitar 40 persen yang dibayarkan. Dari 9.000 orang, baru 4.000-an yang menerima kompensasi,” jelasnya.

Doni menegaskan, jika pembayaran kompensasi dilanjutkan ke tahun depan, maka tidak bisa lagi dikategorikan sebagai biaya tidak terduga. Ia menekankan perlunya memasukkan anggaran kompensasi ke dalam APBD 2026 agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun administratif.

“Kalau dinas hanya mampu menyelesaikan 4.000 orang di tahun ini, maka sisanya harus masuk APBD 2026. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya kasus serupa di Ciater, yang menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran pemerintah daerah dalam menangani kompensasi masyarakat terdampak.

“Saya bukan mau mempersulit, tapi kebijakan harus jelas dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Doni.(*)